Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 adalah APBN pertama yang disusun langsung oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan fokus meningkatkan daya beli masyarakat. Desain APBN dirancang untuk mengimplementasikan visi Presiden yaitu kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi.
"APBN 2026 adalah APBN pertama yang disusun langsung oleh pemerintah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengimplementasikan visi dan misi Presiden untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi dan ekonomi menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. APBN 2026 didesain untuk mendorong aktivitas ekonomi berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi. Sektor bergerak dan daya beli masyarakat meningkat sehingga dapat mengakselerasi tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan," katanya dalam rapat paripurna DPR hari ini, Selasa, 23 September 2025.
Target Pertumbuhan Ekonomi 8%
Pemerintah juga menargetkan ekonomi sebesar 8 persen dalam jangka menengah. Target itu terinspirasi dari keberhasilan negara-negara maju seperti Korea Selatan, Singapura, dan Tiongkok.
"Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam jangka menengah untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Negara yang berhasil naik kelas seperti Korea Selatan dan Singapura tumbuh rata-rata di atas 7,5 persen dalam 10 tahun sebelum menjadi negara maju. Tiongkok sebagai ekonomi terbesar setelah AS juga dapat menjadi tolok ukur," tambahnya.
"Dengan strategi yang tepat, ekonomi Tiongkok tumbuh tinggi bahkan pernah melampaui 10%
year on year selama periode 2003-2007 dan pada tahun 2010. Target ini tidak mudah namun bukan berarti tidak bisa diwujudkan Indonesia," sambungnya.
Menurut Purbaya strategi ekonomi Soemitronomics dapat membangun ekonomi Indonesai dengan memfokuskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis.
"Sejarah menunjukkan sebelum krisis keuangan Asia tahun 199-1998, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 6 persen untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Soemitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pemerataan manfaat pembangunan dan stabilitas nasional yang dinamis. Untuk menjalankan tiga pilar tersebut, mesin-mesin pertumbuhan harus dihidupkan dan dipastikan berjalan selaras," katanya.
Fokus Sasaran APBN 2026
Rancangan APBN 2026 bertindak sebagai motor pergerakan sektor swasta. Pemerintah akan memfokuskan dukungan pada sektor-sektor bernilai tambah tinggi seperti hilirisasi, pertanian, industri manufaktur, padat karya, dan pariwisata.
"APBN berperan sebagai katalis untuk mendukung sektor swasta sebagai motor penggerak utama pertumbuhan. Kinerja sektor-sektor bernilai tambah tinggi terus diperkuat dengan tetap menjaga ketahanan sektor resilien.
Sektor resilien seperti pertanian, industri manufaktur, padat karya, dan pariwisata dijaga tetap tumbuh tinggis ehingga berkontribusi optimal bagi penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi," tuturnya.
"Dukungan APBN untuk hidrasi sumber daya alam, salah satu contoh
high value added sector terus dilakukan dan diperluas. Pemerintah juga tetap menyediakan berbagai insentif fiskal seperti
tax holiday,
super reduction untuk riset dan pelatihan, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus yang terintegrasi dengan rantai nilai industri nasional dengan perspektif nilai tambah tinggi bagi perekonomian," kata dia.
Insentif fiskal
Rp200 triliun yang baru saja digelontorkan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diharapkan dapat memantik pertumbuhan konsumsi masyarakat. Menkeu juga menyartakan pemerintah akan terus memperbaiki iklim investasi dengan pembaharuan regulasi.
"Untuk memperkuat mesin pertumbuhan sektor keuangan, pemerintah baru saja menggeser penempatan dana kas dari Bank Indonesia ke Bank Himbara senilai Rp200 triliun sebagai sumber pendanaan murah. Dengan tambahan likuidasi tersebut, bank harus segera menyalurkan kredit untuk mendorong sektor ril bergerak lebih cepat, konsumsi dan investasi tumbuh lebih tinggi. Ini menciptakan dampak multiplier lebih kuat bagi perekonomian," kata dia.
"Pemerintah akan terus mendorong perbaikan iklim investasi melalui deregulasi dan debattle lacking. Pemerintah menterbitkan PP nomor 28 tahun 2025 mereformasi sistem perizinan berusaha berbasis berbasis risiko dengan menyederhanakan proses dan mempercepat layanan yang terintegrasi dengan pengawasan melalui subsistem online single submission risk based approach. Hal ini akan memberikan kepastian bagi pengusaha
dan investor," ucapnya.
Streaming