Tarif Trump untuk Indonesia Ditunda, Pemerintah Berupaya Longgarkan Tarif

Tarif baru Amerika Serikat (AS) 32% terhadap impor dari Indonesia termasuk baja dan aluminium ditunda. Penundaan berdurasi 90 hari. Apa saja langkah pemerintah dalam negosiasi tarif tersebut?

Indonesia melalui Kementerian Koordinator Perekonomian yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto mengirimkan delegasi resmi ke Amerika Serikat tujuannya adalah untuk melakukan negosiasi terkait dengan tarif yang akan ditetapkan antara hubungan perdagangan bilateral Indonesia dan juga Amerika Serikat.

Terdapat beberapa poin yang sudah disampaikan oleh delegasi resmi tersebut. Tapi fokus utamanya adalah untuk meminta pengecualian beberapa komunitas unggulan Indonesia dalam dikenakannya tarif yang lebih besar dari sebelumnya.

Hal tersebut adalah salah satu langkah utama langkah negosiasi yang dilakukan Indonesia pada pemerintah Amerika Serikat (AS) secara bilateral. Langkah lainnya yang dilakukan oleh pemerintah yakni dengan menggalang dukungan dari beberapa mitra dagang Indonesia dalam ASEAN dan juga G20.
 

Baca: Kurang Respek! Alasan Trump Naikkan Tarif Impor Tiongkok jadi 125%

Hari ini, Kamis 10 April 2025 diselenggarakan pertemuan Menteri Perdagangan seluruh negara yang ada di ASEAN semuanya punya fokus yang sama. Negara ASEAN tidak merencanakan retaliasi tapi negosiasi dalam menghadapi tarif yang diterapkan Donald Trump untuk Indonesia dan juga negara-negara lain yang ada di ASEAN.

Tidak hanya itu, World Trade Organization (WTO) juga menjadi salah satu tempat untuk menggencarkan negosiasi dari Indonesia dan juga negara-negara lain untuk membentuk konsensus kawasan menyuarakan keberatan atas tarif.

Delegasi Indonesia di Washington DC menawarkan pengurangan tarif impor barang dari AS, peningkatan impor produk AS seperti elpiji; liquified natural gas; dan kedelai, serta kerja sama di bidang energi bersih, mineral strategis, dan hilirisasi EV battery.

Selain itu, Indonesia memberikan relaksasi non tarif seperti relaksasi TKDN untuk produk AS, evaluasi kebijakan pembatasan dan mempercepat proses sertifikasi halal untuk produk impor dari AS, serta insentif fiskal dan nonfiskal untuk eksportir terdampak, termasuk prioritas layanan bea cukai.