22 September 2026 16:23
Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis digital, salah satu langkah strategis yang dihadirkan adalah melalui pengembangan Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak (SISGITA).
Inovasi brilian dalam tata kelola pemerintahan kembali lahir dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan, sebuah terobosan bernama SISGITA kini sukses menjadi magnet dan rujukan berskala nasional.
Terbukti sebanyak 60 pemerintah daerah (Pemda) diundang untuk mendatangani kesepakatan dalam kerja sama SISGITA di Aula Blandongan Pemkot Tangsel pada Senin, 21 September 2026.
Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menjelaskan, bahwa tantangan utama dalam birokrasi pertahanan dan perpajakan selama ini terletak pada pengelolaan data yang terpisah. Melalui SISGITA, sekat-sekat administrasi tersebut dilebur ke dalam satu sistem terpadu.
"Ini intinya adalah menggabungkan, mengintegrasikan antara peta objek pajak dengan peta induk bidang. Peta objek pajak dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah khususnya kita di Tangerang Selatan, dan peta objek pajak atau nomor induk bidang yang dimiliki oleh kantor pertanahan, karena kita bikin sertifikat dua ini digabungkan jadi satu, sehingga yang diperoleh adalah akurasi data terkini, baik luas tanah, volume tanah, maupun yang nanti ke depan termasuk bangunannya. Jadi ke depan, kami akan melakukan pengembangan dengan sistem tiga dimensi supaya terukur." kata Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, dikutip dari tayangan Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Selasa, 22 September 2026.
Menghadiri langsung peluncuran SISGITA, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri melihat Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak sebagai kesempatan untuk menggunakan teknologi, guna membaca potensi pendapatan daerah dengan lebih baik.
"Bisa melihat sebuah peta di Tangerang Selatan ini yang bekerja sama dengan pihak Badan Pertahanan Nasional untuk memetakkan potensi-potensi pendapatan daerah yang selama ini mungkin belum maksimal di daerah-daerah lain." ucap Plt Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri.