Lestari Moerdijat Soroti Persoalan Mobilitas dalam Pengobatan Kanker

Memperingati Hari Kanker Internasional, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama tenaga kesehatan dan komunitas peduli kanker. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat muncul kebijakan di bidang kesehatan yang berpihak pada pengidap kanker.

Saat menghadiri FGD bertema Rumah Singgah: Kebutuhan Akses Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Semarang, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menjelaskan bahwa adanya BPJS selama ini memang telah menyediakan kemudahan pengobatan bagi penderita kanker. Namun saat ini di lapangan masih terdapat sejumlah keterbatasan. Masalah mobilitas dalam proses pengobatan kanker kerap kali menjadi persoalan, khususnya bagi pasien yang tempat tinggalnya jauh dari rumah sakit.

"Pengobatan kanker ini bukan urusan obat saja. Rumah sakit yang memiliki sarana pengobatan juga masih sangat terbatas dan tidak ada di semua tempat. Sehingga pasien yang sedang berobat dari jauh masih membutuhkan dukungan untuk mobilitas," ujarnya. 

Melalui diskusi kali ini, Lestari berharap dapat mendengar aspirasi dari relawan yang tergabung di berbagai komunitas peduli kanker, maupun tenaga kesehatan sehingga dapat memicu munculnya kebijakan yang berpihak pada pengidap kanker. 

Menurut Lestari, upaya untuk memperkecil gap pada pelayanan kesehatan termasuk bagi penderita kanker harus diwujudkan. Beban masyarakat, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, bukan sekadar biaya pengobatan, sehingga kehadiran rumah singgah yang terjangkau bagi penderita kanker di setiap layanan kesehatan sangat membantu. 

Upaya mendesak pemangku kebijakan untuk mewujudkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi penderita kanker melalui ketersediaan rumah singgah yang terjangkau, tegas Rerie, sangat penting. 

Catatan Kementerian Kesehatan RI, di Indonesia hanya terdapat 714 unit rumah sakit (RS) dengan sarana kemoterapi, 507 unit RS dengan onkologi board, dan 35 RS dengan sarana radioterapi.

Data tersebut, jelas Rerie, belum termasuk fasilitas lain yang memenuhi prasyarat standar pelayanan minimal dalam bidang kesehatan seperti rumah singgah.