Tahun 2024 menjadi saksi berbagai peristiwa ekonomi. Mulai dari pemangkasan anggaran makan bergizi gratis (MBG) hingga melemahnya sektor industri yang memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Anggaran Makan Bergizi Gratis Dipangkas
Program makan bergizi gratis yang disebutkan sebesar Rp15.000 per porsi per anak kini dipangkas menjadi Rp10.000 per porsi per anak. Presiden Prabowo Subianto menyebut keputusan ini diambil setelah pemerintah melihat data keluarga menengah ke bawah yang rata-rata memiliki 3 hingga 4 anak.
Presiden Prabowo pun menegaskan paket makanan dengan harga Rp10.000 dinilai sudah cukup layak dan bergizi.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut
anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10.000 per porsi merupakan harga rata-rata dari uji coba awal selama 11 bulan di wilayah pulau Jawa.
Hingga saat ini, alokasi anggaran makan bergizi gratis yang sudah ditetapkan dalam APBN masih di angka Rp71 triliun. Dadan menegaskan dalam pembiayaan makan bergizi gratis, pemerintah tidak membeli paket makanan melainkan membayar bahan baku makanan.
Program
makan bergizi gratis adalah program andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak Pilpres 2024. Program ini menyasar anak-anak dan ibu hamil untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Raksasa Tekstil Indonesia Sritex Pailit
Di tahun 2024, publik dikejutkan dengan kabar dari raksasa tekstil Indonesia PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) bangkrut. Perusahaan tekstil di Sukoharjo, Jawa Tengah itu dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus Jawa Tengah.
Melihat hal itu, negara segera melakukan langkah positif dengan melibatkan empat kementerian. Fokus pemerintah terhadap kasus Sritex adalah menghapus risiko pemutusan hubungan kerja bagi para tenaga kerja
pabrik tekstil itu. Bukan semata menguntungkan pihak swasta.
Meski demikian, pemerintah tidak menyiapkan dana khusus untuk menyelamatkan Sritex, termasuk untuk mengambil alih.
Dalam rapat kerja bersama DPR RI, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan bahwa upaya penyelamatan Sritex akan dilakukan dengan berbagai cara.
Opsi pertama dengan merevisi kebijakan yang melonggarkan barang impor ke dalam negeri. Aturan saat ini, menurut Yassierli, telah membuka keran impor sehingga memukul industri tekstil domestik. Opsi kedua adalah mempercepat proses mediasi antara kurator dan manajemen Sritex.
Pihak Sritex sendiri tidak tinggal diam. Mereka melakukan langkah hukum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan pailit sebagai bentuk upaya penyelamatan Sritex dan ribuan karyawannya.
Sebelumnya, PN Niaga Semarang resmi menyatakan
Sritex pailit. Dalam putusan tersebut, Sritex telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PT Indobharat Rayon selaku pemohon berdasarkan putusan homologis.
Pailitnya Sritex merupakan puncak gunung es dari melemahnya sektor usaha Indonesia. Indeks manufaktur Indonesia yang tercatat dalam Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur yang dirilis S&P Global mencatatkan kontraksi selama 5 bulan berturut-turut.
Hal ini menunjukkan adanya penurunan permintaan yang mengakibatkan produksi turun sehingga belanja bahan baku pun menurun. Kondisi ini pun menyebabkan gelombang PHK besar-besaran.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat hingga November 2024, lebih dari 64.000 orang terkena PHK. Angka ini diprediksi lebih rendah dari jumlah kasus PHK secara keseluruhan karena Kemnaker hanya mencatat kasus PHK yang terlaporkan.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) khawatir apabila tidak ada perubahan atau kebijakan signifikan, pelemahan sektor usaha di 2025 masih akan berlanjut. Hal itu bisa memicu gelombang PHK yang lebih besar lagi.
Streaming