Gerindra Ingin Buat Koalisi Baru

Partai Gerindra mengajak membentuk koalisi baru yang efektif dan kuat usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, PDI Perjuangan (PDIP) menilai MK gagal menjalankan fungsinya, sehingga akan menggugat hasil Pilpres ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kami dengan partai-partai politik yang ada di Senayan cukup intensif dan cukup produktif. Mudah-mudahan menghasilkan sebuah peta koalisi baru yang bisa memberi optimisme bagi masa depan pemerintahanan yang lebih efektif dan lebih kuat," kata Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani, baru-baru ini. 

Sementara itu, PDIP sebagai pengusung utama Paslon Nomor Urut 3 Ganjar-Mahfud menggelar rapat koordinasi partai dan menyusun rencana untuk menempuh jalur hukum lain di luar Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu melalui PTUN.

Sementara untuk ajakan berkoalisi, PDIP masih akan menunggu sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Rakernas, Mei mendatang.

"Secara pribadi, hubungan Bu Mega dengan Pak Probowo sangat baik. Mereka berdua punya sejarah panjang di dalam hubungan antar manusia bangsa Indonesia tersebut. Akan tetapi menyangkut pertemuan-pertemuan yang sifatnya politik kenegaraan, tentu dalam konteks itu Bu Mega akan mengaitkan dengan bagaimana positioning PDI Perjuangan sebagai sebuah partai," ujar Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.
 

Baca juga: Gerindra Klaim Pembahasan Kabinet Makin Intens

Di internal koalisi 01 juga belum memutuskan apapun tentang masa depan kerja sama politik di luar koalisi. Masing-masing partai masih akan membuka diskusi di internal partai.

"PKB sangat berharap terus bisa bekerja sama dengan NasDem, dengan PKS, dan tentu dengan partai-partai manapun. Tetapi bagi PKB, kebersamaan dengan NasDem dan PKS membuahkan memori yang manis, yang tentu akan sangat membekas. Sehingga memudahkan kalau kerja sama-kerja sama itu berkembang di masa yang akan datang," ungkap Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum memutuskan bakal menjadi oposisi atau berkoalisi pada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden pemenang Pemilu 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran). PKS masih menunggu keputusan Majelis Syuro. 

"Sebagai pelaksana, Insyaallah saya akan melaksanakan apapun keputusan Majelis Syuro," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Anggota Komisi V DPR itu menegaskan sikap partainya akan tetap kritis terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Sikap kritis itu akan ditunjukkan di dalam atau di luar pemerintahan.

"Tapi yakinlah sikap kritis PKS akan kita jaga sebagai bagian untuk meluruskan dari proses perjalanan yang memang perlu diingatkan," ungkapnya.

Sementara berdasarkan hasil rekapitulasi nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemegang kursi DPR terbanyak adalah PDIP, disusul Partai Golkar, Gerindra, PKB, Partai NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN. Tinggal PPP yang masih berjuang melalui MK untuk mendapatkan kursi di parlemen.