Dosen UGM Kesulitan Ajarkan Demokrasi: Teori Berbeda dengan Praktik Lapangan

14 March 2024 11:10

Keluhan sulitnya mengajarkan perihal demokrasi dan etika di Indonesia disampaikan oleh sejumlah dosen Fisipol serta Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. 

"Sekarang kalau mau ngajar demokrasi itu rada gimana gitu, lidah itu rasanya kelu, bahkan praktik di luar kelas sangat berbeda dengan apa yang kita pelajari, dengan apa yang kita diskusikan di dalam kelas," kata Dosen Fisipol UGM, Amalinda Savirani.

Para dosen ini juga bergabung dengan kalangan akademisi dan masyarakat sipil lainnya dalam Kampus Menggugat yang diadakan di Balairung UGM Yogyakarta, Selasa, 12 Maret 2024.

Pakar hukum tata negara UGM bahkan mengusulkan dibentuknya pengadilan rakyat untuk menghadapi kemunduran demokrasi saat ini.

Sementara itu menanggapi akademisi UGM yang mencetuskan membentuk pengadilan rakyat untuk usut kecurangan Pemilu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengimbau agar dugaan kecurangan dalam pemilu dapat diproses lewat KPU maupun Bawaslu sesuai dengan regulasi.
 

Baca Juga:

Sikapi Kecurangan Pemilu, Civitas UGM Deklarasi Kampus Menggugat


Moeldoko menilai, Indonesia adalah negara hukum dan sudah memiliki mekanisme dan regulasi yang jelas dalam memproses kecurangan yang ditemukan. 

"Terkait penyelenggara pemilu, penyelenggaranya jelas ada KPU dan Bawaslu. Saya pikir proses-proses itu yang harus ditempuh karena kita negara hukum. Jangan diselesaikan dengan cara-cara jalanan," kata Moeldoko. 

Kondisi rusaknya tatanan demokrasi, penggunaan instrumen negara untuk melawan demokrasi maupun praktik-praktik kenegaraan yang niretika menambah beban bagi para dosen ini untuk memberikan mata kuliah terkait demokrasi dan etika.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Anggie Meidyana)