Sempat Terhenti, Gubernur Pramono Kebut Lagi Normalisasi Ciliwung

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali tancap gas melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung. Bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Pemprov menargetkan pembangunan tanggul sepanjang lebih dari 33 kilometer serta pembebasan lahan di area bantaran sungai.

Keseriusan ini terlihat saat Gubernur Jakarta, Pramono Anung, meninjau langsung titik lokasi normalisasi di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Kamis (29/1/2026). Peninjauan ini turut didampingi jajaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Di lokasi tersebut, petugas Suku Dinas SDA DKI Jakarta tampak tengah melakukan penyiapan lahan. Sejumlah rumah dan bangunan di area tersebut dipastikan telah dibebaskan oleh Pemprov DKI dengan skema pembayaran ganti rugi sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku.

Sebagai bukti legalitas, bangunan yang telah dibayarkan diberi stiker penanda bertuliskan: “Tanah atau bangunan ini telah dibebaskan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta”. Stiker ini menandakan pemilik bangunan telah menerima haknya dan area tersebut siap digunakan untuk pembangunan tanggul pengendali banjir.

Fokus di Dua Segmen Utama

Gubernur Pramono Anung menjelaskan, program normalisasi ini sebenarnya sempat berjalan namun terhenti (mangkrak) pada tahun 2017. Kini, program tersebut dihidupkan kembali karena dinilai krusial. Berdasarkan data, 40 persen penyebab banjir Jakarta bersumber dari luapan aktivitas Sungai Ciliwung.

"Normalisasi akan kita bagi dalam dua segmen prioritas, yakni dari Pintu Air Manggarai menuju MT Haryono, dan dari MT Haryono menuju TB Simatupang," jelas Pramono.

Dari total target pembangunan tanggul sepanjang lebih dari 30 kilometer, realisasi pembangunan fisik saat ini dilaporkan baru mencapai sekitar 16 kilometer. Pemprov DKI dan Kementerian PU berkomitmen mempercepat sisa pengerjaan demi meminimalisasi dampak banjir di musim hujan mendatang.