23 September 2026 16:37
Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat daya saing industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional dari tekanan produk impor. Langkah-langkah tersebut meliputi kemudahan akses bahan baku, evaluasi aturan perizinan teknis, hingga penertiban impor pakaian bekas (balpres) yang dinilai mengganggu industri dalam negeri.
Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan sektor TPT sebagai salah satu sektor strategis bagi perekonomian nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah melihat industri TPT tidak hanya dari kapasitas produksi, tetapi juga dari kontribusi besarnya terhadap penyerapan lapangan kerja dan nilai ekspor.
Sektor ini tercatat menyumbang sekitar 0,97 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap empat juta tenaga kerja, serta mencatatkan nilai ekspor mencapai USD12 miliar. Airlangga menekankan bahwa kinerja pertumbuhan industri padat karya ini menunjukkan tren positif di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
"Tenaga kerjanya di sektor tekstil produk tekstil itu sekitar empat juta orang dan ekspornya itu sekitar USD12 miliar. Nah kemudian ini menjadi salah satu sektor padat yang strategis, dan dalam arahan pak presiden kita sampaikan bahwa TPT ini tumbuhnya di atas pertumbuhan ekonomi yaitu 5,6 persen,” kata Airlangga dalam tayangan Prioritas Indonesia Metro TV, Rabu, 23 September 2026.
Guna mendongkrak daya saing dan menarik investasi baru di industri TPT, pemerintah juga membuka peluang pemberian insentif fiskal seperti tax holiday dan tax allowance. CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengonfirmasi bahwa skema insentif tersebut sedang dipertimbangkan kembali untuk diberikan kepada investor di sektor tekstil.
"Tax holiday diberikan, tax allowance juga diberikan kepada jenis investasi yang baru. Nah ini untuk tekstil akan di-consider untuk diberikan kembali tax holiday," ujar Rosan.
Selain insentif fiskal, Danantara juga menyiapkan kawasan khusus terpadu yang terintegrasi dari industri hulu, antara, hingga hilir dengan dukungan teknologi modern. Langkah penyusunan kawasan ini, didukung ketegasan regulasi tarif, pengawasan pabean yang ketat, dan kepastian hukum, diharapkan mampu membangkitkan kembali industri TPT nasional agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri.