Tantangan Berat Menanti Implementasi Program Makan Bergizi Gratis

Anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun resmi masuk ke RAPBN tahun 2025 dan termasuk dalam rancangan anggaran pendidikan. Hal ini dipastikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers RAPBN 2025 Jumat, 16 Agustus 2024.

Tantangan terbesar dari program peningkatan gizi nasional melalui makan bergizi gratis ini jelas ada di penyalurannya. Bagaimana memastikan anggaran makan bergizi senilai Rp15.000 per anak yang dianggarkan pemerintah pusat betul-betul sampai dengan nilai yang sama ke tangan anak-anak, tanpa dikurangi sepeser pun.

Pasalnya bukan sekali dua kali anggaran penanganan stunting dan bansos dikorupsi, dan masyarakat hanya menerima makanan dengan nilai gizi yang minim.
 

Baca juga: Makan Bergizi Tanpa Korupsi

Contoh kasus lainnya melibatkan pejabat negara. Tentunya masih segar di ingatan kita semua kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Di mana korupsi yang dilakukannya betul-betul membuat geram, karena anggaran yang dicuri adalah anggaran bantuan sosial penanganan pandemi covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Tantangan lainnya adalah dari sisi distribusi. Jangankan untuk mengirimkan bahan makanan ke sekolah, para siswa dan guru di pelosok negeri pun tak jarang harus bertaruh nyawa untuk menimba ilmu. Mulai dari menyeberang sungai menggunakan rakit, bergelantungan di jembatan yang hampir putus, sampai terpaksa mengambil risiko tinggi menyeberangi sungai lahar dingin demi menuju ke sekolah.

Tentunya kita semua ingin anak-anak Indonesia tumbuh dengan gizi yang baik. Namun tantangan penyediaan makanan bergizi lebih kompleks dari sekedar mencanangkan program tersebut di atas kertas.