Menko Marves dan Menko Perekonomian silang pendapat tentang rencana pembatasan BBM subsidi. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut rencana pembatasan BBM subsidi akan diberlakukan 17 Agustus mendatang.
Rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus pertama kali diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
"Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai. Di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," pernyataan Luhut Binsar yang dikutip dari akun Instagramnya pada Rabu 10 Juli 2024.
Alasan Pembatasan BBM Subsidi
Jika merujuk pada pernyataan Luhut, setidaknya ada dua alasan utama pembatasan BBM subsidi. Pertama mendorong penyaluran
BBM subsidi menjadi lebih tepat sasaran dan yang kedua adalah menghemat anggaran negara.
Bukan tanpa alasan kenapa Indonesia harus hemat anggaran. Hal ini karena
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester I 2024 mengalami defisit yakni Rp7,3 triliun atau setara 0,34% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Belum lagi,
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memperkirakan subsidi energi dalam APBN akan meningkat pada 2024. Pemerintah menggelontorkan Rp155,7 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi yang di antaranya untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) 7,16 juta kiloliter dan Elpiji 3 kg sebanyak 3,38 juta kg.
Namun ternyata rencana pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus yang disampaikan oleh Menko Marves dibantah oleh Menko Perekonomian,
Airlangga Hartarto. Airlangga menyebut rencana pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus mendatang belum diputuskan dan masih dalam tahap diskusi.
Revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 juga menurut Airlangga masih akan didiskusikan dengan presiden. "Bukan belum gol, kita kan harus dirapat oordinasikan dulu," jelas Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu 10 Juli 2024.
Efektifkah Pembatasan Subsidi BBM?
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti pesimis pembatasan BBM subsidi 100% akan efektif. "Manajemen APBN tidak disiplin dan objektif yang mengutamakan keputusan politik (lebih kentara) ketimbang real economics," jelasnya.
Menteri-menteri di kabinet masih berbeda pendapat soal pembatasan BBM subsidi. Bisa jadi rencana pembatasan BBM masih sebatas wacana. Publik pun menanti apa langkah yang akan diambil oleh pemerintah. Apakah pemerintah akan mengerek harga BBM subsidi seperti pertalite dan solar, atau terus menahan subsidi?
Streaming