Parpol Koalisi Serahkan Penentuan Cawapres kepada Prabowo

Sejumlah partai politik (parpol) koalisi mulai menyampaikan sikap terkait pengusulan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Meski partai politik memiliki waktu untuk membahas sejumlah nama, keputusan pengusulan calon tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme konstitusi.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegaskan partainya tidak mengusulkan kader untuk mengisi posisi wakil presiden. Ia justru menyampaikan harapan agar posisi tersebut dapat diisi oleh kader Partai Gerindra. "Tetapi catatan, kalau dari kader PAN tidak," ujar Zulkifli, dikutip dari tayangan Metro Siang Metro TV, Sabtu, 14 November 2026.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan calon berasal dari partai koalisi atau luar koalisi, Zulkifli menyebut Gerindra sebagai pilihan yang diharapkan PAN. "Ya, kalau kami mungkin teman-teman dari Gerindra lah, ya," kata dia.

Sikap tidak mengajukan nama juga disampaikan Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan partainya menghormati mekanisme konstitusi dalam pengisian jabatan wakil presiden.

"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden," tegas AHY.
 

AHY merujuk Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mekanisme pemilihan wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Dalam ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

"Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," tambahnya.

Berbeda dengan PAN dan Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan harapan agar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dapat dipertimbangkan sebagai salah satu kandidat.

Politikus PKB Lalu Hadrian Irfani mengatakan harapan tersebut merupakan aspirasi internal partai. Namun, ia menegaskan proses pengisian jabatan wakil presiden tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan kewenangan Presiden.

"Kalau ditanya PKB, tentu kami keinginannya Pak Muhaimin Iskandar. Tetapi kembali lagi bahwa ini masih berproses," ujar Lalu.

Ia menyebut Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR RI. "Ya kita tunggu saja," tutup Lalu.