Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jawa Barat. Foto: Antara.
Prabowo Beri Ketum Parpol Waktu Seminggu Diskusikan Usulan Cawapres
Gabriella Thesa Widiari • 13 November 2026 21:16
Jakarta: Presiden Prabowo Subianto akan kembali membahas nama calon wakil presiden (cawapres) pada pekan depan. Kepala Negara memberi waktu satu minggu kepada para ketua umum partai politik koalisi pemerintah untuk mengusulkan nama.
"Tadi beliau menyampaikan dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan," ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas dilansir dari Antara, Jumat, 13 November 2026.
Baca Juga :
"Semua terserah kepada bapak Presiden," kata Zulhas.
Ia menjelaskan penentuan akhir nama pendamping tetap berada di tangan Kepala Negara. PAN akan mengikuti arahan presiden untuk mematangkan pembahasan bersama pengurus partai dalam sepekan ke depan.
"Tetapi kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada," ujar Zulhas.
Zulhas mengungkapkan pengumuman resmi mengenai sosok calon wakil presiden belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Presiden Prabowo dijadwalkan terlebih dahulu menghadiri Muktamar Muhammadiyah di Palu serta menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina.
.jpeg)
Presiden Prabowo Subianto. Foto: BPMI Setpres.
Setelah rangkaian agenda luar daerah dan lawatan luar negeri tersebut selesai, para pimpinan parpol akan kembali diundang. Pertemuan lanjutan itu akan berfokus untuk membahas usulan nama calon wakil presiden secara mendalam.
"Nah, pulang dari itu kita akan diundang lagi satu minggu kemudian untuk mendiskusikan internal kira-kira yang layak siapa nanti akan diserahkan kepada," kata Zulhas.
Diketahui, Presiden Prabowo mengumpulkan para petinggi partai politik di Istana Bogor guna mendiskusikan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pimpinan dan elite partai koalisi pemerintah.