Ketua MPR Tegaskan Tak Ada Batasan terkait Asal Cawapres Usulan Presiden

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto akan mengusulkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) kepada MPR RI. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada syarat seorang cawapres harus berasal dari partai politik koalisi pemerintah.

"Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana tidak disebutkan dalam penjelasan undang-undang itu," ujar Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Meski begitu, ia meyakini Kepala Negara akan mempertimbangkan masukan dari berbagai kalangan, termasuk partai politik koalisi pemerintah. Adapun Presiden Prabowo dijadwalkan menggelar pertemuan dengan para ketua umum partai politik.

"Saya kira Presiden mempertimbangkan itu," kata Muzani.

Terkait beredarnya sejumlah nama kandidat cawapres dari pimpinan parlemen, Muzani enggan berkomentar lebih jauh. Ia menegaskan bahwa proses konstitusional baru resmi berjalan setelah surat dikirimkan kepada Presiden hari ini sehingga semua pihak perlu menunggu tahapan tersebut.

"Semua proses akan mulai berlangsung setelah hari ini. Mudah-mudahan semua lancar dan dimudahkan oleh Allah," ucap Muzani.


Presiden Prabowo Subianto menerima surat pernyataan berhenti Wakil Presiden Gibran Rakabuming dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Foto: BPMI Setpres. 

Sebelumnya, Pimpinan MPR RI telah menggelar rapat gabungan untuk menindaklanjuti mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden. MPR juga telah membentuk Tim Verifikasi dan Tim Ad Hoc untuk mengkaji dua nama yang nantinya diusulkan Kepala Negara sebelum Rapat Paripurna MPR pada 2 Desember 2026.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan para ketua umum partai politik di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini. Pertemuan tersebut untuk membahas nama cawapres pengganti Gibran.