Habiburokhman Harap Pemilihan Wapres Baru Berjalan Kondusif dan Cepat

Jakarta: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman berharap pemilihan Wakil Presiden RI baru pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka berlangsung kondusif dan cepat. MPR segera bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto agar menyampaikan dua nama calon.

"Jadi memang kalau semangat di kawan-kawan yang saya komunikasi lintas fraksi MPR, kita semua pengennya istilahnya berjalan dengan kondusif, kemudian smooth, enggak ada gaduh, dan cepat. Kenapa? Karena memang jabatan ini enggak boleh terlalu lama dikosongkan, ya," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Habiburokhman mengatakan pelantikan tidak terpaku pada tenggat waktu 60 hari. Terlebih, kata dia, posisi wapres bukan ban serep, melainkan membantu Presiden untuk menjalankan tugas negara. Seperti yang diceritakan Presiden Prabowo bahwa membagi tugas dengan Gibran untuk kunjungan kerja ke daerah-daerah.

"Nah, ini kan kalau kosong, nanti enggak ada yang melakukan hal tersebut, gitu loh. Sementara Pak Prabowo agenda internasionalnya banyak, kemudian agenda-agenda besar di level nasional juga banyak sekali," ungkap anggota DPR fraksi Partai Gerindra itu.

MPR RI telah menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi MPR, kelompok DPD, dan pimpinan MPR pada Jumat siang. Rapat itu menghasilkan empat keputusan dalam proses pemilihan calon wakil presiden (cawapres) baru.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/agr.

Berikut 4 putusan MPR RI dalam rapat gabungan:

1. Pelaksanaan Rapat Paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan calon wakil presiden terpilih dilakukan pada Rabu, 2 Desember 2026 di Gedung Senayan, Jakarta.
2. Pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi tim verifikasi MPR.
3. Pembentukan tim verifikasi berisi 36 orang anggota MPR, yang diketuai unsur Pimpinan MPR. Tim verifikasi ini bertugas memverifikasi semua persyaratan calon wakil presiden.
4. Pembentukan tim ad hoc berjumlah 36 orang dari DPR dan DPD, serta diketuai tiga wakil ketua MPR. Anggotanya dari semua unsur fraksi-fraksi yang ada di MPR dan DPD.