MPR: Tak Ada Plt Wapres Selama Masa Transisi

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra MPR RI Andre Rosiade menegaskan tidak ada penunjukan pelaksana tugas (Plt) Wakil Presiden maupun pembentukan triumvirat selama masa transisi hingga terpilihnya Wakil Presiden definitif. Ini merupakan mekanisme ketatanegaraan untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri.

"Mekanismenya jelas, tidak ada Plt (Wakil Presiden). Posisi kursi wakil presiden memang kosong sementara sampai nantinya MPR memilih dan menetapkan wakil presiden definitif yang baru," ujar Andre dalam tayangan Breaking News Metro TV, Kamis, 12 November 2026.

Andre mengatakan pimpinan MPR telah menggelar rapat pimpinan (Rapim) setelah menerima surat pengunduran diri Gibran. Tahapan selanjutnya dijadwalkan melalui rapat gabungan (ragab) yang melibatkan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

"Insyaallah besok akan digelar ragab yang pesertanya adalah pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok DPD. Setelah Ragap tersebut, MPR akan segera melakukan dua langkah penting," kata Andre.
 

Dua langkah tersebut meliputi pengiriman surat resmi kepada Presiden untuk meminta pengajuan dua nama calon Wakil Presiden pengganti serta pembentukan tim verifikasi internal MPR. Tim verifikasi akan memeriksa kelengkapan administrasi, rekam jejak, dan validitas dokumen kedua calon yang diajukan Presiden.

Andre juga memaparkan batas waktu dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden. Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama calon setelah menerima surat permintaan dari MPR.

Sementara itu, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden untuk menyelenggarakan sidang pemilihan sesuai ketentuan konstitusi.

Meski terdapat batas waktu tersebut, Andre menyebut proses pemilihan dapat berlangsung lebih cepat apabila Presiden segera menyampaikan nama calon dan proses verifikasi berjalan lancar.

"Semua tergantung kesepakatan dan seberapa cepat Presiden merespons surat dari MPR. Jika Presiden merespons cepat dan hasil verifikasi dokumen tuntas, sidang paripurna MPR bisa segera digelar," kata dia.