Solo: Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), siap totalitas mendukung Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menjadi partai yang besar. Dia siap bekerja keras untuk PSI.
"Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI," ujar Jokowi, dalam Kongres PSI, dalam program Primetime News Metro TV, Sabtu, 19 Juli 2025.
Jokowi berpesan kepada Ketua Umum PSI terpilih, Kaesang Pangareb, untuk segera membentuk struktur partai. Baik pada tingkat DPW, DPD, hingga tingkat desa.
"Kalau mesin (partai) itu ada, menggerakkannya akan jauh lebih mudah. Kalau mesinnya tidak ada, bagaimana menggerakkan?" kata Jokowi.
Dia optimistis PSI bisa menjadi partai yang besar dan kuat. Menurut perhitungannya, PSI bisa menjadi kuat dan besar pada 2034.
"
Feeling saya akan mulai pada 2034, dengan catatan semuanya bekerja keras," ujarnya.
Jokowi sangat optimistis PSI akan menjadi partai yang kuat lantaran sudah menjalankan sistem yang sangat transparan. Pertama, PSI sudah memilih sebagai sebuah partai yang
super Tbk.
Dalam perusahaan, Tbk menandakan perusahaan itu adalah perusahaan terbuka. Sahamnya bisa dimiliki oleh masyarakat, tidak terbatas hanya oleh pendiri atau pemilik awal.
"Artinya apa? Apa artinya Super Tbk itu? Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, dan oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elite, apalagi keluarga. Semua memiliki saham yang sama," kata Jokowi.
Dengan demikian, seluruh kader bisa memiliki PSI. Terlebih seluruh kader ikut bersama-sama membesarkan partai karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai.
Selain itu, PSI juga sudah menerapkan
voting online dalam pemilihan ketua umum. Bagi Jokowi, sistem ini sangat baik, artinya suara dari setiap anggota sangat dihargai.
"Itulah partai super Tbk dan pelaksanaan
voting online ya. Karena setiap anggota itu memiliki kekuatan. Setiap anggota dihargai kekuatannya dan dihargai suaranya," ujarnya.
Dia yakin jika model politik seperti ini dijalankan, maka tidak ada lagi yang namanya politik di belakang layar. Semuanya dijamin transparan.
"Tidak ada lagi keputusan segelintir orang. Tidak ada. Keputusan nanti ada di seluruh anggota," ujar mantan Gubernur Jakarta itu.