Komisi IV DPR Soroti Dampak Beton Laut Cilincing terhadap Nelayan dan Lingkungan

Jakarta: Komisi IV DPR RI menyoroti pembangunan tanggul beton sepanjang 2-3 kilometer di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, yang dinilai berpotensi berdampak pada nelayan dan lingkungan. Transparansi perizinan proyek ini akan menjadi fokus utama pembahasan dalam rapat kerja (raker) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Senin, 15 September 2025.

Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, membeberkan pihaknya ingin mengetahui secara detail proses di balik berdirinya beton laut tersebut. Dia menilai transparansi perizinan menjadi salah satu aspek penting yang harus diklarifikasi pemerintah.
 

Baca : Kirsuh Pagar Laut Cilincing, Pramono Berkomitmen Melindungi Nelayan

“Kita ingin memastikan apakah perizinan ini sudah melakukan konsultasi publik, apakah sudah mempertimbangkan dampak terhadap nelayan, dan bagaimana kajian AMDAL-nya,” kata Daniel melalui keterangan video, Jumat, 12 September 2025.

Daniel menekankan, perizinan pembangunan tanggul seharusnya tidak hanya melihat aspek administratif semata. Menurutnya, sejumlah kepentingan harus diperhitungkan secara seimbang, mulai dari nelayan, masyarakat umum, hingga investor dan lingkungan.

“Keseimbangan kepentingan ini menjadi sangat penting dalam setiap kebijakan maupun peraturan perizinan yang sudah keluar,” ujarnya.