Kirsuh Pagar Laut Cilincing, Pramono Berkomitmen Melindungi Nelayan

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin terkait pendirian tanggul beton atau pagar laut di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Kewenangan itu kata Pramono berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

Meski begitu, Pemprov DKI kata dia tetap bertanggung jawab untuk memastikan aktivitas nelayan dan warga sekitar tidak terganggu.

?“Pemerintah Jakarta tentunya bertanggung jawab untuk bagaimana aktivitas nelayan dan juga warga itu tidak terganggu, tidak terdampak,” ujar Pramono di Balaikota Jakarta, Jumat 12 September 2025.
 

Baca juga: Heboh Tanggul Beton di Laut Cilincing, Begini Penampakannya

Pramono juga menekankan pentingnya koordinasi agar perusahaan pemegang izin dapat memberikan akses yang layak bagi nelayan yang beraktivitas di sekitar area tersebut. Hal terpenting kata Pramobo adalah memastikan keberadaan pagar laut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap mata pencaharian masyarakat setempat.

“Maka untuk itu saya sudah meminta dinas terkait untuk melakukan koordinasi dengan PT yang mendapatkan izin untuk itu. Karena terus terang saya juga baru tahu beberapa hari ini,” kata Pramono.

Pramono menambahkan, pemerintah daerah akan terus mengawal persoalan ini agar tidak menimbulkan keresahan. Pihaknya juga telah menyiapkan langkah antisipasi sejak dini dengan melibatkan instansi terkait.

Keberadaan pagar laut di Cilincing sempat menjadi sorotan publik setelah ramai dibicarakan di media sosial. Hal ini memicu kekhawatiran masyarakat akan akses nelayan tradisional yang sehari-hari mencari nafkah di sekitar perairan Cilincing.