Penghuni Rusun di Jakarta Tunggak Bayar Sewa, Jumlahnya Tembus Rp95,5 Miliar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat penghuni rumah susun (rusun) di Jakarta menunggak bayar sewa mencapai Rp95,5 miliar. Penghuni rusun paling banyak menunggak biaya sewa berada di Rusun Marunda. 

Dari pengakuan beberapa penghuni rusun, mereka mengaku keberatan membayar biaya sewa. Sebab, kondisi ekonomi mereka kini sedang tidak stabil. 

"Merasa berat kan suami enggak kerja hanya ngandelin warung. Sebenarnya kerja di JakLingko, cuman kan namanya enggak punya batangan jadi nyerep-nyerep tuh kadang ada, kadang pleng enggak ada berapa hari gitu, jadi ya nunggak," kata warga Rusun Marunda, Rumiyati, dikutip dari tayangan Metro Hari Ini, Metro TV, Sabtu, 8 Februari 2025. 

Rumiyati telah tinggal di Rusun Marunda selama 13 tahun. Selama itu pula, ia mengaku sering menunggak biaya sewa. 

"Masalahnya tuh bunga-bunganya itu loh. Seandainya rumah berapa, entar ada dendanya, jadi dendanya per hari. Warga rusun tuh keberatannya yang denda-denda itu," ungkapnya. 
 

Baca juga: Masa Tinggal Rusunawa Dibatasi, Pemprov Jakarta Minta Warga Bisa Nyicil Rumah

Menanggapi hal ini, pemerintah pun berencana membatasi masa sewa rusun. Hal ini dilakukan agar warga dapat memiliki hunian sendiri.

"Pembatasan masa tinggal di Rusunawa sebagai upaya mendorong masyarakat mempunyai peningkatan hunian dari selaku penyewa menjadi pemilik hunian. Jadi, ada housing career yang jelas," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Jakarta Kelik kepada awak media, Jumat, 7 Februari 2025.

Pihaknya tidak langsung mengeluarkan warga dari rusunawa yang ditempati. Ia mengeklaim DPRKP Jakarta menyediakan skema kredit pemilikan rumah (KPR) kepada masyarakat yang membutuhkan. 

Skema KPR itu berupa penyaluran fasilitas pembiayaan pemilikan rumah dengan bunga lima persen dengan masa tenor selama 20 tahun. Namun, skema KPR ini hanya diperuntukkan masyarakat berpenghasilan rendah.