Fakta-Fakta Seputar Wacana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di 2026

Usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana pada Rabu lalu, 5 Februari 2025, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan akan menemui Menteri Keuangan, Sri Mulyani, untuk melanjutkan pembahasan soal rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan 2026.

"Rencananya ada kenaikan tarif di 2026. Tapi itu sedang dikerjakan dengan Kementerian Keuangan, BPJS dan Kementerian Kesehatan," jelas Budi Gunawan Sadikin saat ditemui di Istana.

Kenaikan tersebut harus dibicarakan bersama Menkeu karena membutuhkan perhitungan yang cermat. Sejauh ini Menkes belum menjelaskan kira-kira berapa besaran kenaikan iuran BPJS setiap kelasnya yang akan diberlakukan pada 2026.

"Saya minta waktu ke beliau (Prabowo), nanti kalau hitung-hitungannya sudah pas mau menghadap dengan ibu Menkeu (Sri Mulyani) untuk menjelaskan," ujar Budi.
 

Baca juga:  Top 5 Ekonomi: Nasib Program 3 Juta Rumah hingga Daftar 10 K/L Pangkas Anggaran Terbesar

Menkes memastikan masyarakat tak perlu khawatir terkait dengan iuran BPJS Kesehatan 2025. Karena BPJS Kesehatan masih cukup kuat untuk mengelola keuangannya.

"Kalau hitung-hitungan kami sama Ibu Menkeu, 2025 harusnya aman. Tapi di 2026 kemungkinan masih ada adjusment dari tarifnya," ungkap Budi.

Budi menjelaskan lebih penting untuk dihitung adalah kebutuhan BPJS Kesehatan setelah 2025. Budi menyatakan kenaikan tarif tidak ada hubungannya dengan kelas rawat inap standar (KRIS) yang saat ini masih dievaluasi sampai dengan akhir Juni 2025.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini juga sempat disampaikan oleh Direktur Utama BPJS, Ali Ghufron Mukti. Namun saat itu rencana penetapan manfaat tarif dan iuran ditetapkan paling lambat 1 Juli 2025.

Sebelumnya, iuran BPJS Kesehatan dihadapkan dengan ancaman defisit antara pembayaran klaim dan penerimaan iuran. Sepanjang Januari hingga Oktober 2024, defisit tercatat Rp12,83 triliun.