Pengamat Sebut Presiden Jokowi Tak Netral di Pemilu 2024

Meski belakangan dikritik kerap cawe-cawe urusan capres-cawapres, Presiden Jokowi justru makin konsisten menunjukkan antusiasmenya dalam urusan Pilpres 2024. 

Menurut Analis Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan, memang presiden sebagai pribadi memiliki hak untuk berpolitik, tetapi harus mengetahui batasan-batasannya.

"Seharusnya presiden memiliki ketegasan sikap di dalam memisahkan antara dirinya sebagai pribadi dan sebagai kepala negara, karena bagaimanapun juga, presiden adalah simbol kekuasaan negara, dan sebagai simbol presiden harus menjaga netralitas," ujar Khoirul Umam dalam Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Kamis (18/5/2023).

Ia menambahkan, jika batasan diri itu dilampaui, maka politik praktis bisa saja terjadi di Pemilu 2024.

"Presiden hendaknya membatasi diri, kalau presiden tidak mampu membatasi diri, tentu akan menjadi sebuah catatan sejarah, di mana kekuasaan negara di excercise di dalam konteks politik praktis," tambahnya.

Sebelumnya, di Musyawarah Rakyat Relawan Projo, Presiden Jokowi menyatakan, akan membisiki partai-partai soal Capres-Cawapres usulan Musra. Tidak hanya itu, usai menghadiri Musra, Presiden Jokowi mengaku akan kembali mengumpulkan ketua umum partai politik dalam waktu dekat.

Namun, niat membisiki dari seorang pembina politik nasional yang seharusnya netral dianggap akan bisa merusak semangat demokrasi pada Pemilu 2024.