Presiden Joko Widodo membantah tudingan dirinya
cawe-cawe atau mencampuri urusan koalisi untuk Pilpres 2024 yang semakin kuat. Jokowi menegaskan pertemuannya dengan para ketum parpol koalisinya adalah sebuah kewajaran.
“Kami hanya diskusi. Bukan
cawe-cawe,” ujar Jokowi.
Sejumlah kalangan menyoroti manuver istana ikut campur dalam urusan politik menjelang pilpres 2024. Hal itu terlihat dari cara Presiden Jokowi melakukan
endorse terhadap koalisi tertentu yang salah satunya adalah dengan mengumpulkan elite partai politik di Istana Kepresidenan Jakarta.
Setelah mendapat kritikan tajam dari sejumlah pengamat politik, Jokowi kemarin mengatakan tidak ada yang dilanggar secara konstitusi. Jokowi menegaskan dirinya bukan hanya pejabat publik, tetapi juga pejabat politik.
“Kalau partai mengundang saya, saya mengundang mereka, ya boleh-boleh saja. Tidak ada konstisusi yang dilanggar,” lanjutnya.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, membenarkan klaim tersebut. Tetapi tidak elok pertemuan dengan elite parpol dalam konteks persiapan menjelang Pemilu & Pilpres 2024 dilaksanakan di Istana Kepresidenan.
Pendapat serupa disampaikan Rocky Gerung, bahwa yang Jokowi telah menciderai demokrasi. Pengamat politik ini menyayangkan koalisi parpol pengusung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf justru mengikuti arus pergerakan politik.
Seharusnya masing-masing parpol yang mengambil keputusan politik untuk Pemilu dan Pilpres 2024 secara mandiri, tidak perlu menunggu arahan atau persetujuan presiden. Terlebih parpol-parpol tersebut telah membentuk koalisi baru.
“Pak Jokowi memang tidak paham tentang dasar radikal dari ide demokrasi. Itu saja,” kritik Rocky Gerung.
Tudingan Presiden Jokowi memang memiliki preferensi tertentu terhadap salah satu koalisi pendukung capres. Caranya dengan
tidak mengundang parpol yang memiliki preferensi bakal capres berbeda dari Jokowi yang adalah kader PDIP.
Terbukti usai pertemuan para petinggi parpol koalisi pemerintahan dengan presiden di Istana, Ketua Umum Partai Golkar dan PKB bergerilya memantapkan koalisi besar. Bahkan, koalisi besar tak malu-malu mengajak Partai Demokrat yang telah berkomitmen membentuk koalisi perubahan untuk perbaikan, yang mendukung pencapresan Anies Baswedan.
