Indonesia Resmi Pimpin Dewan HAM PBB 2026-World In Minute

Jakarta: Indonesia resmi menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada 2026 dan akan memimpin pelaksanaan sidang ke-61 yang digelar pada Februari. 

Dewan HAM PBB merupakan badan utama di bawah Perserikatan Bangsa?Bangsa yang berfokus pada perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di seluruh dunia. Dewan ini beranggotakan 47 negara dengan tugas utama membahas pelanggaran HAM, memantau situasi di berbagai negara, serta merumuskan rekomendasi dan resolusi internasional.
 

 

Peran Indonesia sebagai Presiden

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia bertugas memimpin jalannya sidang, mengatur diskusi antarnegara anggota, serta memastikan seluruh agenda berjalan efektif dan inklusif.

Setiap tahun, Dewan HAM PBB membahas berbagai isu global yang kompleks, termasuk dugaan pelanggaran HAM di wilayah konflik seperti Palestina, Sudan, Ukraina, dan Myanmar.

Selain itu, Dewan juga menjalankan mekanisme evaluasi catatan HAM setiap negara melalui Universal Periodic Review (UPR). Dalam situasi krisis mendesak, Dewan dapat menggelar sidang khusus sewaktu-waktu.

Kepemimpinan Indonesia

Indonesia resmi memegang jabatan Presiden sejak Januari 2026 melalui diplomat Sidharto Reza Suryodipuro. Di bawah kepemimpinan Indonesia, Dewan HAM PBB diharapkan tetap menjalankan mandatnya secara konsisten dengan menjaga ruang dialog yang inklusif serta memperkuat kerja sama internasional.

Tema yang diusung Indonesia adalah “Presidency for All”, yang mencerminkan komitmen untuk memastikan Dewan HAM tetap menjadi ruang dialog yang terbuka, menjembatani perbedaan melalui pendekatan konstruktif, serta memperkuat kolaborasi global demi perlindungan HAM yang universal.

Dorong Isu Hak Anak dan Pangan

Sejalan dengan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia juga akan mendorong penguatan akses anak terhadap makanan bergizi.

Indonesia menegaskan bahwa pemenuhan hak atas pangan dan perlindungan hak anak bukan hanya bagian dari agenda pembangunan, tetapi juga merupakan elemen penting dalam perlindungan HAM serta investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Dengan kepemimpinan ini, Indonesia diharapkan dapat memperkuat peran aktifnya dalam diplomasi global sekaligus berkontribusi nyata dalam upaya perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional.

Jangan lupa saksikan MTVN Lens lainnya hanya di Metrotvnews.com. 

(Daffa Yazid)