12 November 2026 19:25
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham dan Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut format pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden memiliki kesamaan dengan peristiwa berhentinya Presiden ke-2 RI Soeharto pada 1998 silam.
"Pendapat saya sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu, karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata 'menyatakan berhenti'," ujar Yusril dalam tayangan Primetime News Metro TV, Kamis, 12 November 2026.
Yusril menegaskan bahwa pencantuman frasa "menyatakan berhenti" merupakan bentuk keputusan pribadi yang secara hukum langsung berlaku mengikat tanpa memerlukan izin lembaga mana pun.
"Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain, karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat," tegas Yusril.
Kendati tidak ada mekanisme persetujuan atau pemungutan suara, Yusril memastikan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tetap akan menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu dekat demi kelancaran proses pergantian kepemimpinan nasional.
"Supaya proses ini berjalan konstitusional, cepat, dan tidak lambat-lambat, jadi MPR sebenarnya tentu akan mengadakan sidang dalam waktu yang dekat ini untuk menyatakan terjadi kevakuman atau kekosongan," pungkasnya.