Jakarta: Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima delapan permohonan pelindungan terkait kasus tindak pidana penyadapan. Seluruh pemohon saat ini berstatus sebagai saksi dan masih dalam proses pendalaman LPSK.
Hingga Kamis, 12 November 2026, LPSK telah menerima delapan permohonan pelindungan terkait perkara penyadapan. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menyebut, seluruh pemohon saat ini berstatus sebagai saksi.
Sri Suparyati menyatakan, belum ada pihak yang mengajukan permohonan pelindungan dengan status
justice collaborator (JC). Meski demikian, LPSK membuka peluang bagi pihak lain, termasuk JC untuk mengajukan permohonan seiring perkembangan perkara.
“Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai
justice collaborator,” ujar Sri Suparyati.
Meski demikian, LPSK membuka peluang adanya pengajuan permohonan pelindungan dari pihak dengan status berbeda, termasuk
justice collaborator, seiring perkembangan penanganan perkara.
Sri Suparyati menjelaskan, seluruh permohonan yang masuk saat ini masih dalam proses penelaahan. LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara untuk memperoleh informasi dan pendalaman terkait kebutuhan pelindungan para pemohon.
Penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban. Hal tersebut mengacu pada pasal 49 ayat (1) dan pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. (Emir Hamzah al Farizi)