6 Saksi Kasus Penyadapan Presiden Minta Perlindungan LPSK

Jakarta: Enam orang saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan tersebut diajukan untuk menjamin keamanan para saksi selama proses hukum berlangsung.

Ketua LPSK Achmadi mengonfirmasi permohonan perlindungan tersebut telah diterima sejak 6 November 2026. Saat ini, LPSK masih melakukan penelaahan sebelum memutuskan pemberian perlindungan.

Achmadi mengatakan LPSK akan mempertimbangkan sejumlah aspek dalam proses penelaahan. Pertimbangan tersebut meliputi pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman, serta kondisi khusus yang dihadapi masing-masing saksi.

Baca Juga :

Mengenal Sidang Etik Polri, Mekanisme Penegakan Kode Etik Anggota Kepolisian

“Perlindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” ujar Achmadi dikutip dari tayangan Metro Hari Ini Metro TV, Selasa 10 November 2026. 

LPSK juga terus memantau perkembangan kasus tersebut dan berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara. LPSK tidak menutup kemungkinan jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan bertambah seiring berjalannya proses hukum.