Mengenal Sidang Etik Polri, Mekanisme Penegakan Kode Etik Anggota Kepolisian

Jakarta: Bareskrim Polri mengamankan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara lainnya. Perkembangan perkara tersebut turut menyeret nama beberapa perwira tinggi Polri yang disebut dalam informasi terkait kasus ini.

Nama-nama yang tercantum dalam materi tersebut di antaranya Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Selain itu, mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Ahrie Sonta, juga disebut memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

Menindaklanjuti dugaan pelanggaran itu, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Ahrie Sonta pada Selasa, 10 November 2026. Persidangan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat lainnya.

Lalu, apa yang dimaksud dengan Sidang Etik Polri dan mengapa proses tersebut dapat dilakukan terhadap anggota kepolisian? Berikut penjelasan.

Apa Itu Sidang Etik Polri?

Berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sidang KKEP menjadi salah satu mekanisme internal untuk menegakkan aturan etik di lingkungan Polri. Ketentuan mengenai sidang dan komisi tersebut tercantum dalam Pasal 1.

Dalam aturan tersebut, terdapat dua istilah yang perlu diketahui, yaitu:

• Sidang KKEP: Berdasarkan Pasal 1 ayat 5, sidang ini dilaksanakan untuk menegakkan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran.
• Komisi Kode Etik Polri (KKEP): Berdasarkan Pasal 1 ayat 2, KKEP merupakan komisi khusus yang dibentuk di lingkungan Polri untuk menegakkan ketentuan kode etik profesi.

Dengan demikian, Sidang Etik menjadi proses pemeriksaan internal terhadap anggota kepolisian yang diduga melanggar aturan profesi. Melalui persidangan ini, dugaan pelanggaran diperiksa untuk menentukan apakah anggota yang bersangkutan terbukti melanggar kode etik dan sanksi yang dapat dijatuhkan.

Kapan Sidang Etik Polri Bisa Digelar?

Sidang Etik dapat dilaksanakan apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik Profesi Polri. Aturan tersebut mencakup kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi setiap anggota kepolisian dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari.

Dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, tindakan yang disebut tidak mengikuti prosedur dapat berkaitan dengan ketentuan Etika Kelembagaan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 10 ayat 1 Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

Pasal tersebut mengatur larangan bagi pejabat Polri untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur (SOP). Ketentuan itu mencakup sejumlah bidang, yaitu:

1. Penegakan hukum.
2. Pengadaan barang dan jasa.
3. Penerimaan anggota Polri dan seleksi pendidikan pengembangan.
4. Penerbitan dokumen dan/atau produk Kepolisian terkait pelayanan masyarakat.
5. Penyalahgunaan barang milik negara atau barang yang dikuasai secara tidak sah.

Selain Etika Kelembagaan, Perpol Nomor 7 Tahun 2022 juga mengatur sejumlah aspek lain yang wajib dipatuhi anggota kepolisian. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 3 ayat 1, yang mewajibkan setiap pejabat Polri menaati empat jenis etika, yakni:

1. Etika Kenegaraan, berkaitan dengan sikap dan perilaku anggota Polri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Etika Kelembagaan, mengatur perilaku anggota dalam menjalankan tugas dan menjaga institusi Polri.
3. Etika Kemasyarakatan, mengatur hubungan serta perilaku anggota Polri ketika berinteraksi dengan masyarakat.
4. Etika Kepribadian, mengatur sikap dan perilaku pribadi yang harus dijaga oleh setiap anggota Polri.

Keempat ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi anggota kepolisian dalam menjalankan tugas dan menjaga perilakunya. Dugaan pelanggaran terhadap aturan itu dapat diproses melalui mekanisme Sidang KKEP sesuai ketentuan yang berlaku.

(Reswara Vittorio)