Niat Gibran Mundur Tak Memengaruhi Proses Hak Menyampaikan Pendapat di DPR

Jakarta: Niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dipastikan tidak memengaruhi proses pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR terkait pemakzulan. Komunikasi lintas fraksi mengenai penggunaan HMP berlangsung sebelum muncul informasi keinginan Gibran mengundurkan diri.

“Memang ada yang menganjurkan sebaiknya Pak Gibran mengundurkan diri, tetapi itu kembali ke yang bersangkutan. Di luar itu, proses yang terjadi di DPR kan tidak bisa juga diam,” ujar Anggota DPR Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa, 10 November 2026.

Menurut Doli, proses pengajuan HMP di DPR merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan setara SMA milik Gibran. Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menilai parlemen perlu menyikapi kedua putusan tersebut karena menyangkut persoalan yang menjadi perhatian publik.

“DPR tidak bisa berdiam diri melihat faktanya ada dua putusan dari Mahkamah tertinggi kita. Publik juga menunggu, setelah putusan MK dan MA, DPR mau buat apa? Nanti kalau DPR tidak menyikapi, rakyat mempertanyakan eksistensi DPR,” kata Doli.

Ilustrasi Gedung DPR RI. Foto- MI/Susanto

Doli mengatakan komunikasi lintas fraksi terus berlangsung dengan membuka kesempatan kepada seluruh anggota DPR untuk menggunakan HMP sebagai hak konstitusional setiap legislator.

“Bagi kami yang selama ini sudah berkomunikasi lintas fraksi sekarang mempersilakan kepada 580 anggota DPR yang merasa punya tanggung jawab untuk bisa segera menyelesaikan polemik ini,” ujar Doli.
 

Pihaknya tidak ingin polemik tersebut berlarut-larut. Sebab, masih banyak persoalan masyarakat yang membutuhkan perhatian parlemen.

“Harus kita sudahi karena energi kita masih banyak ditunggu rakyat. Lebih cepat lebih bagus,” kata Doli.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Gibran telah menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Permohonan itu disampaikan Gibran saat bertemu dengan Presiden Prabowo pada Selasa pagi, 10 November 2026.

"Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pada pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden," kata Prasetyo, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran tersebut. "Kami luruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," ujar Prasetyo.

Posisi Gibran sebagai Wapres menjadi sorotan usai Mahkamah Agung (MA) mengabulkan seluruh gugatan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah pendidikan sekolah menengah atas (SMA). Muncul wacana pemakzulan hingga meminta Gibran mundur sebagai RI 2.