Pemerintah Hormati Rencana DPR Menggulirkan Pemakzulan Gibran

Jakarta: Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons usulan anggota DPR menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) yang mengarah pada pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Prasetyo menegaskan pemerintah menghormati hak tersebut.

“Kalau berkenaan dengan proses yang ada di DPR, itu adalah proses politik juga harus sama-sama harus kita hormati, karena ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun anggota DPR yang hari ini ramai dbicarakan adalah hak untuk menyatakan pendapat, kami tentu saja menghormati,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.


Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Foto- Dok. Antara

Posisi Gibran sebagai Wapres menjadi sorotan usai Mahkamah Agung (MA) mengabulkan seluruh gugatan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah pendidikan sekolah menengah atas (SMA). Muncul wacana pemakzulan hingga meminta Gibran mundur sebagai RI 2.

Puluhan legislator di DPR juga telah membuat HMP yang mengarah kepada pemakzulan Gibran. Hal ini dibenarkan legislator PKS Mardani Ali Sera.

"Hampir 50, surat sudah disampaikan ke pimpinannya," kata Mardani dalam konfirmasinya, Selasa, 10 November 2026.

Mardani tak memerinci siapa saja yang membuat HMP terkait kasus ijazah Gibran. Dia menyebut surat dibuat oleh legislator dari beragam partai di Parlemen.