17 November 2026 22:23
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyerahkan 37 rekomendasi kebijakan kepada 50 kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut ditujukan untuk memperkuat bidang hukum dan hak asasi manusia di seluruh sektor pemerintahan.
Penyerahan rekomendasi dilakukan di Jakarta, Selasa 17 November 2026. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengatasi tumpang tindih regulasi, memperjelas kewenangan, serta memperkuat kepastian hukum.
Yusril menegaskan, persoalan hukum dan hak asasi manusia bukan hanya menjadi tanggung jawab kementerian yang membidangi urusan tersebut. Menurut dia, seluruh kementerian dan lembaga memiliki tanggung jawab untuk memasukkan aspek hukum dan HAM ke dalam program kerja masing-masing.
"Masalah hukum menyangkut semua kementerian, masalah HAM juga menyangkut semua kementerian dan lembaga," ujar Yusril dikutip dari tayangan Headline News Metro TV, Selasa 17 November 2026
Ia menjelaskan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM memiliki tugas menyampaikan kebijakan pemerintah di bidang hukum dan HAM setiap tahun. Pokok-pokok kebijakan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi untuk diserahkan kepada seluruh kementerian dan lembaga.
"Dan karena itu telah menjadi tugas dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM untuk setiap tahun menyampaikan kebijakan pemerintah untuk setahun ke depan di bidang hukum dan HAM, yang pokok-pokoknya dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan diserahkan kepada semua kementerian dan lembaga," jelasnya.