Indonesia Property Forum 2025 Genjot Pertumbuhan Industri Properti

Indonesia Property Forum 2025 digelar hari ini Kamis, 25 September 2025. Forum ini digelar sebagai wadah pertemuan antara pemerintah, swasta, dan juga pengembang sektor properti untuk mengejot pertumbuhan industri properti nasional.

Hadir dalam forum tersebut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Banten Andra Soni. Direktur Utama Agung Sedayu Grup Nono Sampono, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia Joko Suranto dan Dewan Kehormatan Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) Darmadi Dharmawangsa.

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harmurti Yodhoyono (AHY) menyebut bahwa pemerintah hingga saat berfokus kepada pembangunan yang memiliki dua elemen dasar. Yang pertama adalah pembangunan yang berfokus kepada kesejahteraan dan keberlanjutan.

AHY juga menyebutkan bahwa setidaknya hingga saat ini menurut catatannya ada sekitar 9,9 juta rumah tangga yang masih belum memiliki rumah tinggal dan ada sekitar 26,9 juta rumah tangga yang masih memiliki hunian namun masih belum layak.
 

Baca: AHY Buka Sesi Pertama Indonesia Property Forum 2025

"Indonesia menghadapi sebuah tantangan yang serius di mana kurang lebih 9,9 juta rumah tangga itu belum memiliki rumah sendiri. Sedangkan sekitar 26,9 juta rumah tangga tinggal di rumah-rumah yang tidak layak huni, tidak punya sanitasi yang memadai, kemudian padat sekali. Bahkan bisa dikatakan banyak yang terjangkit penyakit karena lingkungannya tidak sehat," ucap AHY dikutip dari Newsline Bisnis, Metro TV, Kamis, 25 September 2025.

Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait menyebut pemerintah membuat terobosan berupa pelonggaran GWBI dan burden sharing untuk mengatasi krisis perumahan di Indonesia.

"Dengan satu terobosan saya dibantu Pak Dasco di DPR, dibantu Kementerian Keuangan, Gubernur Bank Indonesia. kita bisa membuat suatu kebijakan yang sangat pro kepada pertumbuhan yaitu pelonggaran GWMBI dan burden sharing. Akhirnya kuotanya meningkat terbesar sepanjang sejarah. Padahal Presiden Prabowo belum sampai satu tahun pemerintah dari 220 ribu menjadi 350 ribu. Itu dari segi kuota jumlah," kata Maruarar.