KPAI Soroti Bahaya Minuman Manis bagi Kesehatan Anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah mengkaji dampak minuman berpemanis terhadap gangguan kesehatan anak, seperti obesitas dan penyakit tidak menular lainnya. Hasil kajian itu disampaikan dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Rabu siang, 30 Juli 2025. 

Kesimpulan diskusi yang dipandu oleh aktivis Antonio Prajasto Hardoyo ini mendorong pemerintah untuk segera membuat regulasi teknis terkait pengawasan cukai minuman berpemanis.

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, mengatakan hasil kajian dan diskusi tersebut akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan masukan untuk membuat regulasi yang dapat melindungi anak Indonesia dari bahaya minuman berpemanis.

"Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan juga Riset Kesehatan Dasar yang dikeluarkan oleh Kemenkes, (terbukti) bahwa minuman yang berpemanis berlebih ini berdampak buruk atas kesehatan anak-anak kita," ujar Jasra Putra.
 

Baca: Pemerintah Masih Godok Aturan Cukai Minuman Berpemanis

Menurut Jasa, terdapat sejumlah laporan bahwa minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) terbukti menyebabkan anak mengidap obesitas hingga gagal ginjal. KPAI pun mendorong penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai cukai MDBK yang rencananya akan terbit pada tahun 2026 mendatang.

Jasra menegaskan penerbitan PP tersebut merupakan langkah mencegah bertambahnya kasus di Tanah Air. Terutama pengonsumsian gula, garam, dan lemak. Ia menjelaskan mandat penerbitan PP MBDK sudah jelas, maka tidak ada alasan penundaan penerbitan PP tersebut.

Di samping itu, diskusi ini juga menekankan Kemenperin untuk mengawasi para produsen agar memberikan rincian kandungan pada minuman kemasan secara transparan. Termasuk memberikan label dengan warna berbeda bagi MBDK yang memiliki kandungan berlebih.