8 October 2025 11:37
Sebanyak 18 gubernur di Indonesia mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa pada Rabu, 8 Oktober 2025. Para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini memprotes kebijakan pemotongan anggaran daerah dan meminta pemerintah pusat meninjau kembali keputusan tersebut.
Salah satu yang hadir, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, menegaskan bahwa tidak ada satu pun gubernur yang menyetujui pemangkasan dana transfer pusat ke daerah. Sherly menjelaskan, wilayahnya mengalami pengurangan signifikan hingga Rp3,5 triliun, terutama dari pos Dana Bagi Hasil (DBH) yang terpangkas 60 persen.
“Total dana transfer dari pusat ke Maluku Utara pada 2025 sebesar Rp10 triliun lebih, sementara di 2026 tersisa Rp6,7 triliun. Kami semua meminta agar kebijakan ini dipertimbangkan kembali karena anggaran yang ada hanya cukup untuk belanja rutin, sedangkan infrastruktur seperti jalan dan jembatan menjadi terbengkalai,” ujar Sherly, dalam program Zona Bisnis Metro TV, Rabu, 8 Oktober 2025.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga menyampaikan keluhan serupa. Ia mengatakan, pemotongan anggaran di wilayahnya mencapai 25 persen, yang berdampak pada berbagai proyek pembangunan.
“Banyak persoalan yang kami bahas tadi, terutama masalah infrastruktur di semua provinsi. Kami meminta kepada Menteri Keuangan agar dapat membenahi hal ini semaksimal mungkin,” ujar Muzakir.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menegaskan bahwa pemotongan dana bagi hasil bersifat sementara dan akan dikembalikan apabila kondisi fiskal negara membaik. Ia memuji sikap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang dinilai legowo menghadapi pemangkasan DBH sebesar Rp15 triliun.
“Pak Gubernur DKI yang nggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong hampir Rp20 triliun. Itu kita lakukan karena keterbatasan di sisi fiskal. Namun ketika pendapatan negara meningkat pada 2026, saya akan evaluasi dan mengembalikan dana tersebut ke daerah,” kata Purbaya.
Menanggapi hal itu, Pramono menyatakan Pemprov DKI Jakarta siap menyesuaikan diri dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat.
“Pemerintah Jakarta akan menyelaraskan kebijakan fiskal nasional, termasuk penyesuaian DBH. Dengan penurunan APBD dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun, kami akan menerapkan creative financing melalui pembentukan Jakarta Collaboration Fund dan penerbitan obligasi daerah,” ujar Pramono.
(Aulia Rahmani Hanifa)
Streaming