Menkeu Akan Relokasi Anggaran Perumahan Bila Tidak Terserap Maksimal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pada Selasa, 14 Oktober 2025. Usai melakukan pertemuan, Menteri Purbaya menyatakan relokasi anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi akan direlokasi ke sejumlah program lain bila realisasi serapannya tidak memenuhi harapan.

Namun, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan optimis target 390 ribu FLPP dapat tercapai dengan rincian penyerapan setiap bulan yang sesuai dengan target yang diharapkan. Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai permasalahan SLIK OJK yang dianggap menghambat penyerapan anggaran.

Masalah yang sifatnya manajerial dan koordinatif tersebut pun ditargetkan dapat rampung dalam waktu dekat.

"Jadi sebetulnya saya ke sini mau lihat dia bisa menyerap anggaran atau tidak. Saya siap. Saya sudah siap-siap memotong tadi. Tapi tadi ada memang ada beberapa bagian yang masih agak lambat penyerapannya. Kita deteksi barang tadi apa masalahnya, termasuk tadi beberapa pembatasan di SLIK," kata Purbaya dikutip dari Metro Pagi Primetime, Metro TV, Rabu, 15 Oktober 2025.
 

Baca: Purbaya: Kucuran Rp200 Triliun Bisa Bikin Ekonomi Ngacir hingga 5,67%

"Menurut beliau target 350 ribu untuk tahun ini untuk FLPP bisa tercapai dan dia sudah punya setiap bulan penyerapannya. Tapi tetap saya akan lihat akhir bulan seperti apa," ujarnya.

Sebelumnya hingga September 2025, realisasi rumah subsidi hingga periode September baru mencapai 52,18 persen dari total kuota yang tersedia. Namun, setelah pembicaraan ini diharapkan ada percepatan serapan yang bisa dilakukan dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas.

"Tahun depan 350 ribu firm artinya membuka lapangan pekerjaan satu rumah 1.650.000 orang. Tukangnya saja yang bekerja belum toko bangunan, industri, sopir yang bolak-balik ngantar, ibu-ibu yang jualan warung dan juga industri yang ada di toko material," kata Maruarar.

"Yang ketiga juga program untuk mengintervensi rakyat Indonesia yang tidak yang rumahnya ada tapi tidak layak ada 26,9 juta dan itu naiknya signifikan. Tahun ini kita ada 45 ribu program renovasi rumah oleh negara," tambahnya.