Mempertanyakan Transparansi KPU Usai Hilangnya Data Statistik Sirekap

Sejak pekan ini tampilan laman Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) tidak lagi menampilkan diagram perolehan suara Pilpres, pemilu legislatif DPR RI, DPRD dan DPD RI. Pada kolom pilihan daerah pemilihan pada laman Sirekap di www.pemilu2024.kpu.go.id yang tadinya menampilkan diagram batang perolehan parpol dan tabel perolehan suara parpol dan caleg juga tidak bisa lagi dibuka.

Begitu juga dengan diagram perolehan suara peserta Pemilu maupun keterangan jumlah TPS yang memasukkan data formulir model C1 Plano atau C hasil, tidak ditayangkan lagi. Yang tersedia hanya file formulir model C hasil di TPS-TPS yang ada di wilayah yang sifatnya seperti arsip digital Pemilu.

Hilangnya real count Sirekap menurut sejumlah pihak bisa menjadi momentum untuk mengaudit sistem IT KPU. 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan tidak ditampilkannya grafik perolehan suara Pilpres dan pemilu legislatif mengindikasikan adanya masalah dalam Sirekap KPU. Karena itu audit forensik sistem IT KPU harus dilakukan oleh lembaga audit independen.

Bukan hanya kalangan anggota DPR yang mendesak dilakukan audit forensik, kalangan masyarakat sipil salah satunya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) juga mendesak hal yang sama.

Sirekap sendiri dikembangkan oleh KPU bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) dan pertama kali dipakai pada Pilkada 2020. Pada 2021, KPU membuat nota kesepahaman dengan ITB untuk teknologi Sirekap.

Sejauh ini pihak KPU belum memberi klarifikasi terkait penghilangan diagram perolehan suara. Sikap KPU itu justru menimbulkan spekulasi bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh KPU.

Sebenarnya dalam sistem yang dipakai KPU sebelumnya yaitu Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) juga sempat ada masalah. Bedanya KPU saat itu responsif tidak seperti sikap KPU saat ini.
 

Baca: Audit Sirekap Mendesak

Hilangnya diagram perolehan suara pada Sirekap terjadi setelah publik heboh dengan melonjaknya perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang terpantau di Sirekap.

Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan menyebut melonjaknya perolehan suara PSI sebagai hal yang tidak lazim sehingga mengarah pada dugaan penggelembungan suara. Hal yang sama juga disampaikan  Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) Chico Hakim.

Sejauh ini tidak ada bantahan atau penjelasan dari KPU terkait ada tidaknya kaitan antara hilangnya diagram perolehan suara pada Sirekap dengan polemik terkait melambungnya perolehan suara PSI. Padahal sebelumnya, KPU menyatakan bahwa Sirekap merupakan instrumen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu.