BPKP Tidak Rekomendasikan Impor KRL Bekas Jepang

Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk BPKP menyatakan, impor KRL bekas Jepang tidak direkomendasikan untuk dilakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Sebelumnya, PT KCI meminta izin impor kereta bekas untuk menggantikan beberapa armada keretanya yang bakal pensiun dalam waktu dekat. 

Deputi bidang koordinasi investasi dan pertambangan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto mengungkapkan, ada beberapa poin temuan BPKP yang membuat impor KRL bekas tidak direkomendasikan. Rencana impor KRL bekas dinilai tidak mendukung perkembangan industri perkeretaapian nasional.

Seto juga mengungkapkan, dalam aturan di Kementerian Perhubungan pengadaan KRL harus memenuhi spesifikasi teknis berupa pengutamaan penggunaan produk dalam negeri. Menurutnya, Kementerian Perdagangan juga sudah menolak permohonan impor KRL bekas dengan alasan tegas fokus pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. 

BPKP turut menyoroti jumalh sarana KRL yang dioperasikan oleh PT KCI, menurut laporan BPKP hingga saat ini masih ada sarana yang bisa dioptimalkan oleh KCI untuk menunjang operasi commuter line. Temuan lain dari BPKP yang mengungkapkan adanya pembengkakan estimasi biaya impor KRL dari Jepang. 

Sebelumnya, ratusan penumpang KRL di Stasiun Manggarai berdesakan akibat keterlambatan perjalanan KRL commuter line. Penumpukan tersebut disebabkan adanya gangguan operasional wesel dan perbaikan wesel di jalur 7 hingga menyebabkan tertahannya rangkaian kereta listrik yang hendah menuju ke arah Tanah Abang, Duri dan Angke. 

Akibat perbaikan tersebut, dua perjalanan kereta commuter line dari Stasiun Matraman dan Stasiun Jatinegara mengakami keterlambatan 10-16 menit.