Demokrat Tanggapi Alasan PBB Dukung Sistem Proporsional Tertutup: Itu Tidak Relevan

Partai Bulan Bintang sebagai partai non perlemen yang mendukung sistem proporsional tertutup. Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan alasan PBB memilih sistem proporsional tertutup agar orang-orang yang duduk di parlemen kompeten dan bukan hanya sekedar mempunyai modal.

Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menilai jika memilih orang-orang yang berkompeten di DPR diukur dengan sistem proporsional terbuka maupun tertutup itu tidak relevan.

"Kalo bagi kami sistem proporsional terbuka maupun tertutup sebenarnya kurang relevan kalau masalah di dalam DPR itu orang-orang yang lebih punya kompetensi," kata Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam tayangan Metro Pagi Primetime Metro Tv, Kamis (12/1/2023).

Menurut Herzaky, sistem pemilu proporsional tertutup justru lebih berbahaya karena kendali sepenuhnya ada di partai politik. Berbeda dengan sistem proporsional terbuka, masyarakat bisa memilih langsung wakil rakyatnya dengan jelas dan terbuka.

"Justru sistem proporsional terbuka ini, masyarakat bisa memilih langsung wakil rakyatnya. Jadi kendali itu tidak sepenuhnya di tangan partai politik. Yang berbahaya ini kalau kendali sepenuhnya di tangan partai politik, nanti ujung-ujungnya yang punya kedekatan saja dengan pimpinan yang menjadi utama," ujar Herzaky

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Paramadina, Khairul Umam menilai posisi Partai Bulan Bintang tidak selaras dengan partai-partai di parlemen dan masyarakat.

"Ini bukan hanya terkait dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup, tetapi juga ketika menyikapi Perppu Ciptaker. Sehingga memiliki interpretasi yang sangat berbeda," Guru Besar Ilmu Politik Universitas Paramadina, Khairul Umam

Namun, Umam mengatakan PBB sah-sah saja menyatakan mendukung pemilu dengan sistem proporsional tertutup.

"Jadi saya pikir, apa yang disampaikan PBB adalah sebuah ekspresi kebebasan di dalam konteks berdemokrasi, meskipun secara impact politiknya relatif minim untuk ke depannya," ujar Khairul Umam