Politisi Partai Demokrat Andi Malarangeng menyatakan Partai Demokrat akan melakukan perlawanan secara politik jika Mahkamah Konstitusi memutuskan sistem Pemilu 2024 secara tertutup.
"Kami akan terus melakukan perlawanan secara politik, karena ini hak rakyat yang dirampas. Ini mundur kita ke arah jaman Orde Baru dan otoritarian semacam itu. Di mana kedaulatan partai mendominasi bukan lagi kedaulatan rakyat," ujar Andi.
Andi juga menuding bahwa ada partai yang menginginkan kekuasaan ada di tangan partai bukan rakyat.
Sementara itu, Pengamat Politik Ray Rangkuti menduga partisipasi masyarat dalam mengikuti pemilu akan menurun jika MK memutuskan Pemilu 2024 dengan sistem proporsional tertutup. Jika hal tersebut terjadi Ray menyebut bahwa MK tidak konsisten.
"Masyarakat kita cukup apatis terhadap partai politik. Jadi, kalau kita menggunakan proporsional tertutup, apa kira-kira alasan mereka datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) kalau mereka tidak begitu percaya pada partai politik," ujar Ray.
Sebelumnya, MK sudah bersidang selama enam bulan untuk membahas sistem pemilu. Jika dilihat dari gelagatnya, MK diduga akan mengubah sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup. Hal itu tersirat dari pernyataan Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam sidang lanjutan uji materi perkara sistem pemilu pada 15 Mei 2023.
Diketahui, ada tiga pernyataan hakim konstitusi yang menunjukkan gelagat sistem pemilu harus diubah. Misalnya, soal waktu penerapan sistem pemilu bila diputuskan berubah hingga penegasan soal MK bisa memutuskan perubahan sistem pemilu di masa injury time.
(M. Khadafi)
