BP2MI Kembali Lepas Pekerja Migran ke Korea Selatan dan Jerman

Awal 2024, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani kembali melepas pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan dan Jerman. Pekerja migran Indonesia akan bekerja di sektor manufaktur, perikanan, serta perawat. 

Sebanyak 1.500 pekerja migran Indonesia akan diberangkatkan BP2MI ke Korea Selatan dan Jerman pada 8-9 Januari 2024. 260 pekerja migran Indonesia akan diberangkatkan ke Korea Selatan melalui program government to government (G2G). 

Rencananya, 131 PMI akan bekerja di sektor manufaktur, sedangkan 129 PMI lainnya akan bekerja di sektor perikanan. Tidak hanya ke Korea Selatan, BP2MI juga memberangkatkan 16 pekerja migran ke Jerman dengan jabatan dan pekerjaan sebagai perawat. 

Kepala BP2MI Benny Rhamdani juga memberikan pembekalan kepada lebih dari 1.000 calon pekerja migran yang akan menyusul berangkat ke Korea Selatan. Memasuki 2024, Benny Rhamdani menyebut sebagai tahun gerak masif dan tahun gerak progresif. Di mana harapannya, BP2MI dapat bekerja sama dengan banyak pihak untuk membuat perubahan besar. 

"Sosialisasi yang masif, diseminasi informasi yang aktif, pencegahan yang progresif dan penegakan hukum yang revolutif. Ini yang dilakukan oleh, tidak cukup BP2MI tapi semua kementerian dan lembaga. Mudah-mudahan penempatan di awal tahun 2024 ini menjadi tanda baik," ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani.

Sementara itu, Hana, salah satu pekerja migran asal Bekasi yang akan berangkat ke Jerman, mengaku senang akan diberangkatkan. Hana sudah menjalani segala persiapan selama kurang lebih 1 tahun hingga akhirnya akan bertolak ke Jerman. 

Ia mengaku, BP2MI banyak membantu dirinya pada tahap pembekalan sebelum berangkat ke Jerman. "Mulai dari penyampaian BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan juga termasuk ya. Terus juga kemarin kita orientasi pemberangkatan, jadi enggak kosong gitu untuk berangkat. Kita juga diinfoin apa aja yang harus disiapkan," ujar Hana. 

Sebagai salah satu mitra BP2MI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia siap mengawasi dan memastikan anggaran dana yang digunakan BP2MI. Selama bekerja sama dengan BP2MI, BPK menilai transparansi sudah dilakukan dengan baik.

"Secara umum, penggunaan anggaran sudah mematuhi aturan," ujar Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI, Ahmad Adib Susilo. 

Memasuki awal 2024, BP2MI berharap ke depannya dapat menambah fasilitas untuk PMI yang berangkat ke luar negeri dan mempermudah regulasi aturan bagi pekerja migran yang akan bekerja di luar negeri.