BP2MI Melepas 301 Pekerja Migran Indonesia ke Korea Selatan

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan melepas para pekerja migran ke Korea Selatan dalam program Government to Government (G2G). Agenda ini dilepas langsung oleh Kepala BP2MI Benny Rhamdani dan juga jajaran utama BP2MI dalam melepas para migran ke Korea Selatan. 

Menurut Benny Rhamdani, BP2MI rutin melepas para PMI untuk program G2G ke negara lain. Namun pada bulan ini, para pekerja migran akan dilepas dalam tiga gelombang. Gelombang pertama sebanyak 301 orang gelombang, kedua sebanyak 701 orang dan gelombang ketiga sebanyak 730 orang.

Menurut Benny, nantinya para pekerja migran akan ditempatkan di dua sektor yaitu sektor manufaktur dan sektor perikanan yang menjadi sektor paling dominan untuk penempatan pekerja migran dalam program G2G di Korea Selatan. Bahkan untuk gelombang pertama pelepasan ini, dikhususkan bagi pekerja migran Indonesia yang akan ditempatkan di sektor manufaktur yang terdiri dari 12 perempuan dan 289 laki-laki.

Sebelumnya pada 2021 sebanyak 112 orang dikirim dari Indonesia ke Korea dan pada 2022 jumlahnya meningkat menjadi 8.811 orang. Sedangkan untuk 2023 jumlahnya meningkat menjadi 9.993 orang. Di sektor perikanan untuk 2021 tercatat 61 orang yang kemudian meningkat menjadi 2.734 orang  pada 2022. Kemudian untuk 2023, jumlah yang dikirimkan juga meningkat menjadi 2.867.

Benny menambahkan kini BP2MI sedang melakukan terobosan untuk memperluas penempatan PMI. Berawal dari tiga negara menjadi 19 negara. Bahkan melalui terobosan ini, BP2MI juga menyebutkan akan menambah sektor penempatan bukan hanya manufaktur dan fishing tetapi juga pertanian dan logistik.

Sebelumnya Benny menyatakan BP2MI tahun ini berhasil mencapai target dari pengiriman pekerja migran Indonesia. Hal ini dilihat dari terus meningkatnya total pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan ke luar negeri.

Agenda pelepasan ini juga merupakan bentuk upaya membantu pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri, agar tetap aman di bawah perlindungan hukum pemerintah Indonesia. Benny juga mengapresiasi dukungan pihak kepolisian yang bekerja sama menjaga dan melindungi pekerja migran Indonesia.

101 Pekerja Migran Ilegal Dipulangkan dari UEA

Jakarta: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memulangkan 101 pekerja migran yang bekerja secara non prosedural di Uni Emirat Arab (UEA). Kepulangan mereka pun disambut langsung oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani di depan Gedung BP2MI Pancoran, Jakarta Selatan, Senin, 13 November 2023.

Mereka diberikan arahan oleh Benny Rhamdani agar tidak berangkat kembali secara non prosedural untuk bekerja ke luar negeri. Menurutnya, ada risiko besar apabila para pekerja berangkat secara non prosedural, seperti dianiaya hingga menjadi korban perdagangan orang.

"Ini adalah kerja-kerja kolaboratif Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan kita di Uni Emirat Arab, kemudian Kemnaker Republik Indonesia, BP2MI dan Kementerian Sosial," ujar Benny Rhamdani dalam tayangan Top News, Metro TV.

Dari 101 pekerja migran tersebut terdiri dari 46 orang tua dan 55 anak-anak. Sejumlah anak-anak ini pun mengalami sakit saat tiba di Indonesia. 

Anak-anak tersebut, kata Benny, sedang dalam penanganan medis di RS Polri. Salah satu anak bahkan didiagnosis infeksi paru-paru karena kelelahan di perjalanan.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani juga mengatakan seluruh PMI ini berasal dari berbagai daerah di antaranya dari Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Banten, NTT, NTB, Sulawesi dan Maluku. Seluruh PMI akan dipulangkan oleh BP2MI ke kampung halaman masing-masing untuk bertemu dengan keluarga pada Selasa, 14 November 2023. 

"Alhamdulilah 80 pekerja migran telah dipulangkan ke Jawa Barat dan diterima secara resmi oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat," ujar Benny.

BP2MI Beri Pembekalan pada 1.500 Calon Pekerja Migran Tujuan Korea Selatan

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memberikan pembekalan terhadap 1.500 calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang akan berangkat ke Korea Selatan. Mereka diberikan pembekalan selama lima hari sebelum dikirim ke Korea Selatan untuk bekerja. 

BP2MI kembali mengirimkan anak bangsa keluar negeri untuk bekerja dengan skema government to government (G2G). Mereka berasal dari seluruh penjuru Tanah Air yang akan bekerja di bidang manufaktur dan perikanan.

Sejak Januari hingga 10 November 2023, total ada 8.877 calon PMI yang dipanggil untuk pembekalan. Sebanyak 8.586 calon PMI hadir mengikuti pembekalan untuk bekerja di luar negeri.
 
Benny Rhamdani selaku Kepala BP2MI menyebut, setiap tahunnya ada tren kenaikan PMI yang dikirim ke luar negeri. Pada kurun waktu yang sama, misalnya Oktober hingga Desember 2021, ada 515 PMI, kemudian pada 2022, ada 1.710, sementara tahun ini sudah ada 1.825 PMI yang dikirimkan.

Sebelum mengirimkan PMI ke luar negeri, BP2MI memberikan sejumlah pembekalan, antara lain bahasa, budaya, dan adat negara tujuan, serta keahlian terkait.

"Kita sudah menaikkan kuota dari tujuh ribu per tahun dan pada 2022 kita berhasil menaikkan kuota sebanyak dua kali lipat, yakni hampir 12 ribu. Kita yakin tahun akan bertambah lagi penempatan di Korea," ujar Benny Rhamdani.
 
Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023, Ganjar Pranowo juga hadir dan memberikan motivasi kepada para calon pekerja migran Indonesia. Ganjar mengapresiasi BP2MI atas perlakuan baik terhadap PMI. Ganjar menekankan, pentingnya memastikan bahwa PMI yang dikirim adalah individu yang terampil dan profesional. 

Menurutnya, PMI yang terampil akan mencapai kesuksesan dalam pekerjaan mereka di luar negeri serta mampu berkontribusi terhadap negara. Ganjar menuturkan, kebutuhan bagi PMI untuk memahami hak dan kewajibannya serta melaporkan masalah yang dialami selama bekerja di luar negeri. Serta pentingnya BP2MI bekerjasama untuk menjaga kesejahteraan dan perlindungan PMI.

"Tentu kita senang karena orang-orang yang dikirim ini anak-anak yang terampil. Mudah-mudahan selanjutnya pekerja migran yang kita kirim itu semuanya punya keterampilan. Kalau itu bisa dilakukan, pendapatannya bisa sangat baik," ujar Ganjar.
 
Sementara Benny juga menyebut bahwa Ganjar merupakan salah satu figur yang terbukti peduli pada pekerja migran, karena Ganjar merupakan salah satu kepala daerah yang menerbitkan peraturan daerah (Perda) tentang perlindungan pekerja migran saat itu. 

54 Pekerja Migran Asal Buleleng Dilepas ke New Zealand

Anies Janji Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran RI

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan bersilaturahmi dengan relawan Amin di Kuala Lumpur, Malaysia. Kedatangan Anies disambut gembira oleh WNI di Malaysia.

Dalam acara ini, selain memberikan pesan perubahan untuk peningkatan kesejahteraan, Anies menegaskan jika kelak diberi amanah memimpin Indonesia Ia dan Gus Imin akan meningkatkan perlindungan bagi WNI yang bekerja di luar negeri. 

Para relawan yang mayoritas adalah pekerja migran juga menyampaikan harapan agar Anies dan Gus Imin bisa memperluas ketersediaan lapangan kerja sehingga mereka bisa mencari kerja di negeri sendiri.

Anies menyambut baik aspirasi itu. Ia menyampaikan perluasan terciptanya lapangan pekerjaan bagian dari rencana prioritasnya bersama Gus Imin jika kelak diberikan amanah sebagai presiden dan wakil presiden.

Jangan Khawatir, Pemerintah Janjikan Perlindungan Kerja di Luar Negeri

Animo Jadi PMI Tinggi, BP2MI Tambah Kuota ke Korsel Jadi 14.500 Orang

Jembatan ke Gerbang Surga

Kisah tentang nasib pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak pernah habis. Baik yang sukses ataupun yang mengalami perlakuan buruk. Hari ini saya hendak mengangkat kisah pekerja migran di Hongkong dari dua sisi. Sisi hitam dan sisi putih. Tapi keduanya merupakan jembatan ke gerbang surga.

Kisah yang pertama datang dari Pasangan suami istri Budi Wijaya dan Sudarti yang mantan TKW membuat Komunitas kowbassciber (Komunitas Wong Banyumas Satria Cilacap Bercahaya) merupakan salah satu komunitas sosial yang bergerak dan peduli pada sosial kemasyarakatan yang membutuhkan. 

Lalu kisah berikutnya adalah Yuni Andarwati telah memiliki pengalaman bekerja di sebuah perusahaan agen yang membantu keberangkatan para pekerja migran atau TKW di Hongkong selama sepuluh tahun. Selama bekerja di sana, Yuni melihat banyaknya pekerja migran Indonesia yang tidak memahami informasi terkait dengan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Hongkong. 

Dampaknya membuat para pekerja migran Indonesia mendapatkan kekerasan dalam bekerja. Hal ini menjadi dasar bagi Yuni untuk menolong para pekerja migran Indonesia di Hongkong dan Macau.

Kini Yuni sebagai full time influencer. Uang yang masuk melalui kanal Youtube nya itu ia gunakan untuk membantu para pekerja migran. Baik yang di luar rumah singgah, atau pun yang ada di rumah singgah. Saat ini ada sekitar delapan orang yang tinggal di rumah singgah.

Namun jika dihitung dari tahun pertama ia menolong para pekerja migran ini, sudah ribuan yang ia bantu. Dalam satu hari ada puluhan ribu pesan yang masuk ke handphone nya, dan ada ratusan nomor yang menghubunginya untuk meminta pertolongan. Yuni pun menegaskan, bahwa dirinya adalah solusi terakhir setelah KBRI dan Labor. 

Apa yang dilakukan oleh Yuni sempat viral di media social. Ia pun sempat mempertanyakan kehadiran pemerintah dalam menangani pekerja migran. Keberanian Yuni tersebut membuatnya mendapat respon dari BP2MI, bahkan BP2MI bertandang ke tempanya di Hongkong untuk melihat langsung apa yang dikerjakan oleh Yuni. 

Pertemuan itu membuat Yuni dan BP2MI berkolaborasi untuk menangani kasus pekerja migran khususnya di Hongkong.

Kepala BP2MI Terima Kedatangan Jenazah Korban TPPO Asal NTT

Jenazah pekerja migran ilegal kembali dipulangkan dari Malaysia. Kedatangan jenazah diterima langsung oleh Kepala BP2MI Benny Rhamdani yang turut mendampingi keluarga korban dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan.

Duka mendalam dirasakan keluarga Yati Fatima Tusi, korban TPPO asal NTT yang meninggal dunia karena sakit ketika bekerja di Malaysia. Jenazah Yati dipulangkan melalui Bandara El Tari, Kupang, Senin, 18 September 2023. 

Data BP2MI mencatat, NTT merupakan daerah yang paling tinggi kasus kepulangan jenazah pekerja migran illegal. Sepanjang 2023, tercatat sudah ada sebanyak 107 jenazah pekerja migran ilegal yang dipulangkan ke NTT.

"NTT ini provinsi tertinggi untuk angka kepulangan jenazah (PMI)," kata Benny Rhamdani. 

Benny menegaskan, pemerintah saat ini serius untuk mencegah dan menindak secara tegas setiap sidikat ataupun oknum yang terlibat tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Benny pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama memberantas sindikat perdagangan orang.

BP2MI Kukuhkan Kawan PMI NTT

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) membentuk dan mengukuhkan Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kawan PMI merupakan wadah untuk bersama-sama melindungi pekerja migran Indonesia. 

Pembentukan Kawan PMI ini dikukuhkan langsung oleh Kepala BP2MI Benny Rhamdani, didampingi Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake, Kapolda NTT Irjen Pol Johni Asadoma, serta sejumlah perwakilan pimpinan TNI dan Forkopimda. Hadir pula dalam kegiatan ini anggota DPR RI Komisi IX Ratu Ngadu Banu Wulia bersama anggota DPD Paul Liyanto.

Sejak pagi, ratusan anggota Kawan PMI mulai berdatangan ke lokasi dengan penuh semangat. Sebanyak 115 anggota Kawan PMI se-NTT yang dikukuhkan diharapkan dapat menjadi wadah untuk berjuang bersama menjaga dan melindungi pekerja migran Indonesia. 

Benny Rhamdani menambahkan, NTT merupakan daerah tertinggi angka kematian PMI illegal. Sehingga, perlu kerjasama semua pihak, termasuk bersama Kawan PMI NTT untuk memberikan perlindungan terhadap PMI.  
 
Data BP2MI mencatat dalam kurun waktu sejak 2019 - 2023, sebanyak 4.506 PMI asal NTT yang bekerja di luar negeri secara prosedural. Sementara sepanjang 2023, tercatat 107 jenazah PMI yang dipulangkan ke NTT, dan dalam tiga tahun terakhir ada sebanyak 420 jenazah PMI asal NTT yang merupakan PMI nonprosedural.

Dengan kondisi tersebut, kehadiran Kawan PMI NTT mampu berkolaborasi dengan semua pihak untuk mencegah berbagai tindakan kejahatan. Termasuk memerangi sindikat penempatan PMI secara illegal.

Komitmen yang sama disampaikan langsung oleh Kapolda NTT Irjen Pol Johni Asadoma. Kapolda menjamin integritas aparat untuk memerangi berbagai aksi kejahatan perdagangan orang dan memberantas oknum ataupun sindikat yang terlibat dalam perekrutan ataupun penempatan PMI secara illegal. Jika ada oknum aparat yang terlibat, maka dipastikan akan ditindak tegas.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam sambutannya menyerukan kepada seluruh Kawan PMI untuk bersatu, berjuang bersama memerangi sindikat perdagangan orang dan memberikan perlindungan menyeluruh bagi PMI. 

PMI wajib dilindungi karena PMI merupakan anak bangsa sebagai penyumbang devisa terbesar mencapai Rp1.519 triliun lebih per tahunnya. Sehingga negara wajib memperhatikan dan melindungi setiap PMI. 
 
Negara akan bertindak tegas terhadap siapapun atau sindikat apapun yang terlibat melalui instruksi presiden terhadap kapolri untuk sikat habis setiap sindikat dan oknum yang terlibat perdagangan orang. Kepala BP2MI pun menyerukan kepada semua pihak agar komitmen bersama dan berjuang bersama agar negara tidak kalah dengan para mafia atau sindikat kejahatan.

Dalam kegiatan ini, Kepala BP2MI juga menyampaikan apresiasi bagi para anggota yang telah bergabung sebagai Kawan PMI sebagai salah satu aksi kemanusiaan demi menjaga dan melindungi negara dari berbagai ancaman sindikat kejahatan. Termasuk memerangi tindakan perdagangan orang demi memberi perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia. 

TNI AL Gagalkan Pengiriman PMI Ilegal di Bintan

Petugas TNI Angkatan Laut menggagalkan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia dari pelabuhan rakyat di Kabil, Batam, Kepulauan Riau.

Sebanyak tujuh orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ini diamankan oleh petugas gabungan Lanal Bintan dan Lantamal IV Batam di Perairan utara Pulau Bintan. Tujuh orang PMI ilegal ini berasal dari Provinsi NTT dan NTB. Mereka rencananya akan dipekerjakan secara non prosedural di Malaysia.

Komandan Lanal Bintan Letkol Laut (P) Gita Muharam mengatakan para PMI ilegal ini diberangkatkan menggunakan kapal berkecepatan tinggi. Petugas TNI AL yang melihat aktivitas kapal tersebut kemudian langsung melakukan pengejaran. Tekong kapal pembawa PMI itu kemudian berbelok arah dan mengkandaskan badan kapal di perairan dangkal.

Tujuh PMI ilegal berhasil diamankan, sedangkan 7 PMI lainnya beserta tekong dan ABK berhasil melarikan diri.

Selain mengamankan 7 PMI, petugas TNI AL juga mengamankan barang bukti berupa kapal tanpa nama berwarna hitam dengan mesin 200 PK.

BP2MI Kembali Lepas 56 Pekerja Migran Indonesia ke Korsel

Marak Pekerja Migran Tanpa Dokumen, PM Malaysia Serukan Percepatan Pemulangan

Pemerintah Diminta Pertimbangkan Sejarah Penempatan PMI di Timur Tengah

Migrant Watch Bertemu Menaker Bahas Tata Kelola Penempatan Pekerja Migran

Solidaritas Perjuangan Pekerja Migran Indonesia menemui Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, pada Rabu, 30 Agustus 2023. Pertemuan tersebut untuk membahas kejelasan kebijakan baru Kementeri Ketenagakerjaan yang mencabut moratorium penempatan migran di kawasan Timur Tengah.

Solidaritas pekerja migran indonesia yang tergabung dalam Migrant Watch menemui menteri Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, pada Rabu, 30 Agustus 2023. Pertemuan tersebut membahas tata kelola penempatan migran di luar negeri.
 
Hal itu menyusul pencabutan moratorium penempatan migran di kawasan Timur tengah, yang diputuskan lembaga tersebut beberapa waktu lalu, sehingga membuka keran bagi pihak swasta untuk proses rekrutmen hingga penempatan pekerja migran.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengatakan kebijakan ini sudah sesuai dengan perintah dari Presiden Joko Widodo. Ia berharap pemerintah bisa menjalankan kebijakan itu dengan maksimal.

Sebelumnya, Migrant Watch meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan agar segera mencabut Kepmen No.260 Tahun 2015 dan Kepmenaker No.291 Tahun 2018 Tentang Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) ke Arab Saudi karena dinilainya bermasalah dan menghambat kerja PMI.

Menaker Minta PMI Harus Punya Kompetensi

Diduga Monopoli, Apjati Dilaporkan ke KPPU

Asosiasi Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) bersama 49 perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 

Laporan tersebut terkait dengan dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. 

Dalam laporan tersebut, pihak pelapor mengaku telah menyampaikan bukti surat serta nama para saksi yang nantinya akan memberikan keterangan kepada tim penyidik KPPU. 

Hal itu dilakukan agar laporan yang dilayangkan dapat ditindaklanjuti ke proses persidangan oleh majelis komisi yang ditunjuk. 

Menurut kuasa hukum pelapor, dugaan praktik monopoli sudah terjadi sejak 2019-2023 saat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka kembali keran penempatan PMI ke Arab Saudi. 

KPK Cegah 3 Pihak Terkait Korupsi Proteksi TKI di Kemnaker

Jalur Migrasi Aman Harus Tersedia Usai Moratorium PMI ke Timur Tengah Dicabut

Moratorium Pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah Resmi Dicabut

Bea Masuk Barang-Barang PMI Diusulkan untuk Dibebaskan

DPR RI menindaklanjuti usulan Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar mendapatkan keringanan dan kemudahan dalam pengiriman barang ke Indonesia.

BP2MI Kukuhkan 255 Anggota Kawan PMI

Guna mengoptimalkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum, selama dan setelah bekerja, pemerintah melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) membentuk dan mengukuhkan 255 anggota Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI). 

Pengukuhan Kawan PMI digelar pada Sabtu (5/8/2023) siang di Makassar, Sulawesi Selatan. 255 anggota Kawan PMI tersebut berasal dari tiga provinsi yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.

Hadir dalam acara tersebut sekaligus memberikan sambutan dan pembekalan kepada 255 Kawan PMI yakni kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Rhamdani; Wakapolda Sulsel sekaligus Kasatgas dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Brigjen Pol Chuzaini Patoppoi; Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sulsel,  dr Ichsan Mustari; Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Sulsel, Aliyah Mustika Ilham dan Hasnah Syam; Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Aris Darmansyah Edisaputra; serta para tamu undangan.

BP2MI menginisiasi terbentuknya Kawan PMI sebagai wadah kolaborasi antar mitra perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan masyarakat. Pengukuhan sekaligus membekalan 255 Kawan PMI ini menjadi penanda tidak komprominya pemerintah terhadap sindikat.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan dengan terbentuknya komunitas ini diharapkan dapat menjadi kekuatan yang sangat besar untuk pemerintah dalam memberikan perlindungan secara utuh menyeluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki kepada para Pekerja Migran Indonesia.

Sementara itu Wakapolda Sulsel sekaligus Kasatgas dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Brigjen Pol Chuzaini Patoppoi mengatakan Satgas dan TPPO terus melakukan penegakan hukum secara konsisten dan tegas dengan pihak terkait dalam upaya pencegahan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BP2MI hingga saat ini telah melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat yang masuk dalam struktur Kawan PMI. Adapun tujuan dibentuknya Kawan PMI adalah untuk mempermudah akses pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

BP2MI telah menerbitkan peraturan BP2MI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia sebagai dasar hukum Kawan Pekerja Migran Indonesia.

Instruksi Jokowi Soal Pembenahan PMI Didukung

Presiden Setujui Pekerja Migran Bebas Biaya Pengurusan IMEI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membahas pembebasan international mobile equipment identity (IMEI) ponsel milik pekerja migran Indonesia (PMI). Pemerintah akan membebaskan biaya pengurusan IMEI untuk ponsel milik PMI ketika tiba di Tanah Air
 
"Presiden setuju terkait pembebasan IMEI HP milik pekerja migran Indonesia ketika dia tiba di Tanah Air," ujar Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Agustus 2023. 
 
Benny menjelaskan salah satu kendala yang dialami PMI saat tiba di Indonesia ialah urusan IMEI. PMI harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mengganti IMEI.

Untuk itu, Presiden membebaskan IMEI ponsel milik PMI. Selain itu, Presiden memberikan relaksasi pajak terhadap pengiriman barang PMI. 
 
"Misalnya nilai pajaknya relaksasi, mereka akan diberikan relaksasi sebesar USD1.500 setiap tahunnya dalam tiga kali pengiriman barang," tutur Benny.
 
Selanjutnya, Benny mengusulkan kebijakan yang mengatur secara khusus mengenai barang-barang milik PMI untuk menghindari permasalahan yang terjadi di lapangan. Ia meyakini barang milik PMI tidak dipergunakan untuk kepentingan bisnis.
 
"Tadi saya yakinkan kepada Bapak Presiden dan para menteri bahwa PMI jika membawa barang bekas itu jumlahnya pasti terbatas dan tidak untuk kepentingan bisnis. Tidak untuk diperjualbelikan kecuali untuk oleh-oleh keluarganya," beber dia.

Presiden Bebaskan Biaya Pengurusan IMEI PMI saat Tiba di Indonesia

Hendak ke Dubai, 2 Pekerja Migran Ilegal di Bandara Soetta Digagalkan Berangkat

WNI berinisial MRD melaporkan dirinya sendiri melalui kanal layanan informasi dan pengaduan tersebut lantaran ketakutan akan menjadi korban TPPO.

Pekerja Migran Ditahan Imigrasi, Kepala BP2MI Meradang

Keberangkatan Ribuan Calon Pekerja Migran Ilegal Via Bandara Soetta Digagalkan

BP2MI Kukuhkan Pengurus Kawan PMI dan Perwira PMI

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengukuhkan 572 pengurus dari komunitas relawan pekerja migran Indonesia (Kawan PMI) dan juga wirausaha pekerja migran Indonesia (Perwira PMI) di Grand Sunshine Resort & Convention Soreang, Kabupaten Bandung, pada Sabtu (22/7/2023). 

Komunitas ini merupakan wadah untuk melibatkan publik dalam memerangi sindikat dan mendorong lahirnya kemandirian bagi pekerja migran Indonesia.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan kedua wadah tersebut dapat mempermudah akses pelayanan, penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia yang merupakan kolaborasi antar mitra pelindungan pekerja migran Indonesia dan masyarakat. Hal ini merupakan wujud komitmen Pemerintah dengan melibatkan publik dalam pembangunan.

Melalui Perwira PMI, BP2MI berupaya menghadirkan dan merangsang lahirnya para wirausahawan dari pekerja migran Indonesia dengan ragam program yang telah disiapkan. 

Sedangkan kawan PMI akan membantu BP2MI dalam melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi, pendampingan pekerja migran Indonesia terkendala dan keluarganya. Begitu pula dengan pencegahan penempatan ilegal pekerja migran Indonesia.

Benny mengatakan Kawan PMI telah dibentuk di 175 kabupaten/kota kantong pekerja migran Indonesia pada sembilan provinsi di antaranya Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan, dengan jumlah penggerak sekaligus pengurus sebanyak 875 orang.

Sementara itu BP2MI telah membentuk Perwira PMI di 23 provinsi kantong pekerja migran Indonesia dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat.

Di tempat yang sama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat menyampaikan sambutan mengucapkan selamat pada para pengurus Kawan PMI dan Perwira PMI yang baru saja dilantik. Erick berharap mereka dapat mengemban amanah, bekerja untuk PMI maupun demi kemandirian ekonomi pekerja migran Indonesia bersama keluarganya.

Menteri Erick juga menyambut baik kehadiran Kawan PMI dan Perwira PMI yang menurutnya akan membantu pemerintah dalam kerja-kerja yang sinergis. Erick mengatakan dirinya bersama kepala BP2MI memiliki dua kesamaan sebagai pejabat publik yang konsisten bekerja untuk masyarakat.

Apjati Lepas Keberangkatan 31 Pekerja Migran ke Arab Saudi

31 pekerja migran Indonesia (PMI) dari sejumlah wilayah di Indonesia diberangkatkan oleh Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) ke Arab Saudi melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten.

Pemberangkatan pekerja migran Indonesia pertama kali secara resmi melalui sistem penempatan satu kanal setelah 12 tahun ditutup. Ketum Apjati Ayub Basalamah mengatakan pekerja migran yang diberangkatkan ini sudah terdidik dan tersertifikasi. 

Sementara salah satu calon pekerja migran Nia Kurniawati mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah memberikan peluang bekerja ke luar negeri.