KPK Duga Spesifikasi Perangkat Proyek Proteksi TKI Tak Sesuai

KPK Temukan Dana yang Tak Bisa Dipertanggungjawabkan di Kasus Kemnaker

Intervensi Sejumlah Pihak di Proyek Pengadaan Sistem Proteksi Kemnaker Diselisik

KPK Panggil Pejabat Kemnaker Bongkar Dugaan Korupsi Sistem Proteksi

Animo Jadi PMI Tinggi, BP2MI Tambah Kuota ke Korsel Jadi 14.500 Orang

KPK Dalami Transaksi Keuangan Tersangka Kasus Korupsi di Kemnaker

KPK Dalami Proses Pengadaan Sistem Proteksi TKI

KPK Cegah 3 Pihak Terkait Korupsi Proteksi TKI di Kemnaker

Menperin Sebut Indonesia Butuh 682 Ribu Tenaga Kerja Industri

Untuk mencapai visi Indonesia menjadi negara industri di tahun 2035, dibutuhkan 682 ribu tenaga kerja industri untuk memenuhi target sebanyak 30?ri total kebutuhan saat ini.

Saat membuka Rakornas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) di Surabaya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tenaga kerja itu diyakini dapat mendorong pertumbuhan dan daya saing industri manufaktur nasional. 

Dengan kualitas, tenaga kerja diharapkan dapat menguasai teknologi terkini dan berdaya saing global yang siap untuk beradaptasi dengan pelaksanaan hilirisasi industri. 

Terlebih lagi di era digital, saat ini diperlukan program dan langkah kerja yang mempunyai SDM industri yang berdaya saing global. 
 

Langkah Pemerintah Dipertanyakan Hadapi 83 Juta Pekerjaan yang Diprediksi Hilang

Langkah pemerintah dipertanyakan dalam menghadapi potensi hilangnya jutaan lapangan kerja beberapa tahun ke depan.

Apjati Lepas Keberangkatan 31 Pekerja Migran ke Arab Saudi

31 pekerja migran Indonesia (PMI) dari sejumlah wilayah di Indonesia diberangkatkan oleh Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) ke Arab Saudi melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten.

Pemberangkatan pekerja migran Indonesia pertama kali secara resmi melalui sistem penempatan satu kanal setelah 12 tahun ditutup. Ketum Apjati Ayub Basalamah mengatakan pekerja migran yang diberangkatkan ini sudah terdidik dan tersertifikasi. 

Sementara salah satu calon pekerja migran Nia Kurniawati mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah memberikan peluang bekerja ke luar negeri.

Komitmen Lindungi Pekerja Migran, BNPT Gandeng Sejumlah Pihak

Instagram Polling: 63% Netizen Setuju Pemerintah Gagal Membangun SDM Indonesia

Pemerintah disebut bakal melibatkan tenaga kerja asing (TKA) dalam pengerjaan Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi lampu hijau penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sebagai pengawas pada proyek IKN. Pilihan itu diambil demi menjamin kualitas. 

Ia bahkan melontarkan perbandingan yang amat tidak sebanding ketika ia mengatakan tidak ingin kualitas proyek IKN nanti seperti kualitas SD Inpres. Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa Jokowi gagal dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. 

Tim Metro TV membuat polling di Instagram dengan pertanyaan 'Penggunaan tenaga ahli asing di IKN, bentuk gagalnya pemerintah membangun SDM Indonesia?'

Hasilnya, 63 persen pengguna instagram mengatakan setuju. Sedangkan enam persen lainnya mengatakan tidak setuju. 

Sementara itu, polling dengan pertanyaan yang sama juga dilakukan di Twitter. Hasilnya, 54 persen mengatakan setuju dan 46 persen lainnya mengatakan tidak setuju. 

Dari hasil 2 polling di Twitter dan Instagra, netizen dominasi menjawab setuju. Berarti, netizen menilai bahwa penggunaan tenaga ahli asing di IKN merupakan bentuk gagalnya pemerintah menciptakan SDM unggul di Indonesia. 

Korban Perdagangan Orang Dijaring Lewat Iklan Medsos, Begini Modusnya

Sindikat TPPO di Pemalang Terungkap Pascainsiden Tenggelamnya Kapal Tiongkok

Dubes Arab Saudi Mengeluh ke Wapres, Pengiriman TKI Profesional Sering Terhambat

Akhiri Tragedi Buruh Migran

Konstitusi mengamanatkan negara untuk melindungi keselamatan setiap warganya di mana pun berada, termasuk mereka yang mengadu nasib di negeri orang. Jaminan yang dimandatkan konstitusi tersebut tidak bisa ditawar. Kelalaian atas hal itu jelas merupakan kegagalan.

Berulang kali para pekerja migran harus terjebak dalam kondisi tidak manusiawi. Bahkan tidak sedikit yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, kembali ke Tanah Air hanya jenazahnya saja.

Terungkap bahwa sebanyak 1.900 jenazah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dipulangkan ke dalam negeri dalam tiga tahun belakangan. Artinya, hampir 2 jenazah yang pulang setiap hari karena TPPO. Kemudian, sedikitnya terdapat 3.600 pekerja migran Indonesia yang mengalami sakit, depresi, hilang ingatan, bahkan cacat secara fisik.

Bila melihat fakta tersebut, negara bukan hanya lalai, melainkan gagal dalam melindungi segenap warga negaranya. Kasus yang berulang ini menjadi penanda gagalnya skema perlindungan terhadap pekerja migran. Tidak hanya ketika di negeri orang, sistem perekrutan di dalam negeri juga masih amburadul.

Buktinya 90% para buruh migran yang terjerat TPPO tersebut berangkat tanpa dibekali dokumen resmi. Artinya, mereka bekerja tanpa disertai keahlian dan kecakapan yang disyaratkan. Biasanya, melalui jalur tikus lewat jasa tekong dan menjadi korban penempatan sindikat ilegal.

Akhirnya ketika berada di negara tujuan, mereka dieksploitasi. Mendapatkan kekerasan, waktu kerja panjang, tidak digaji, tidak dapat hari libur, tidak dapat jaminan sosial, serta buruknya kondisi kerja dan tempat tinggal.

Kondisi yang membuat para pahlawan devisa ini lebih mirip mengalami sistem perbudakan. Mereka layaknya komoditas yang diperjualbelikan oleh para sindikat. Sialnya, praktik ini seakan tidak tersentuh oleh aparat, justru malah tumbuh subur.

Padahal, Indonesia sudah memiliki Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) yang keketuannya dijabat langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun, sejak dibentuk pada 2008, hadirnya lembaga ini tidak pernah berjalan efektif.

Kita berharap rencana perubahan struktur dengan mengalihkan keketuaan satgas TPPO kepada Kapolri bisa menjadi solusi jangka pendek untuk melakukan penegakan hukum yang lebih efektif. Langkah yang sekaligus menjadi jeda evaluasi terhadap peran dan fungsi satgas TPPO yang sudah bekerja selama 15 tahun.

Pasalnya, tumbuh suburnya TPPO dipengaruhi oleh praktik saling melindungi (backing) oleh beberapa pihak. Dengan berada di tangan kapolri, praktik-praktik upaya komodifikasi buruh migran ini dapat dengan cepat diberantas.

Publik berharap satgas di bawah kapolri nantinya akan bergerak cepat menjerat lima orang bandar besar sindikat perdagangan orang yang berhasil diidentifikasi oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI).

Kelima orang tersebut selama ini tidak tersentuh hukum karena dilindungi oleh orang-orang yang punya kuasa.

Namun, tentu negara tidak boleh kalah dengan orang-orang yang yang mengeklaim memiliki atributif-atributif kekuasaan. Negara mesti secepatnya menindak orang-orang yang melindungi sindikat perdagangan orang.

Yang tidak kalah penting yang perlu dilakukan pemerintah ialah bagaimana pemerintah menyediakan lapangan kerja di dalam negeri, terutama di wilayah kantong buruh migran seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatra Utara.

Pasalnya, selama ini masyarakat miskin sangat berpotensi untuk menjadi buruh migran untuk memperbaiki nasib di tengah keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri. Iming-iming gaji besar bekerja di luar negeri menjadi modus operandi sebagai umpan yang menyelubungi kail untuk menjerat korban TPPO.

Hong Kong Jadi Destinasi Tenaga Kerja Asing

Pandemi covid-19 menyebabkan jumlah asisten rumah tangga (ART) asing di Hong Kong menurun. Dari sebelumnya 400 ribu, kini 340 ribu pekerja. Hong Kong memberikan izin tenaga kerja asing bekerja di wilayahnya mulai 1973. 

ART asing di Hong Kong didominasi asal Filipina dan Indonesia, sebesar 40-50%. Filipina merupakan negara pertama yang mengirimkan tenaga kerjanya untuk mengatasi krisis ekonomi. Lalu, Indonesia juga mulai mengirim tenaga kerjanya pada tahun 1990-an. 

Dakam 50 tahun terakhir, tenaga kerja asing di Hong Kong meningkat 250 kali lipat dan didominasi ART perempuan. 

Pemerintah Hong Kong memiliki kebijakan mendetail mengenai tenaga kerja asing yang bekerja di wilayahnya. Kebijakan tersebut sebagai upaya agar perlindungan kesejahteraan pekerja perempuan terealisasi. 

Ribuan Pencari Kerja Serbu Jakarta Job Fair

Antrean pencari kerja mengular panjang di sebuah mall di kawasan Thamrin, Tanah Abang Jakarta Pusat, pada Selasa (16/5/2023) siang. Para pencari kerjaan antre hingga sepanjang 200 meter lebih untuk bisa masuk ke area bursa lowongan kerja yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. 

Sulitnya mencari lapangan pekerjaan di Ibu Kota membuat para pencari kerja berburu keberuntungan untuk mendapatkan pekerjaan dalam kegiatan job fair yang digelar sepanjang Selasa dan Rabu.

Tak hanya dari Jakarta, sejumlah warga dari luar daerah pun nekat datang demi mencari pekerjaan di Ibu Kota.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Hari Nugroho menyebut masih tingginya tingkat pengangguran di Ibu Kota membuat kegiatan job fair ini selalu mendapatkan antusiasme tinggi dari para pencari kerja.

BPJS Ketenagakerjaan Catat Sejumlah Capaian Positif di 2022

BPJS Ketenagakerjaan kembali mencetak kinerja mentereng lewat beragam capaian positif, yang tercantum dalam laporan keuangan dan laporan pengelolaan program 2022. 

Hal tersebut secara resmi diumumkan oleh jajaran direksi dan dewan pengawas lewat kegiatan Public Expose yang mengusung tema 'Pencapaian Nasional dan Global Dalam Meningkatkan Perlindungan Pekerja Indonesia' yang digelar di Plaza BP Jamsostek, Jakarta, Jumat (12/5/2023). 

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri memberikan apresiasinya kepada manajemen yang mampu meningkatkan kinerja dan konsisten mempertahankan predikat wajar tanpa modifikasian yang telah diraih. 

Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo memaparkan bahwa di tengah kondisi perekonomian global yang tindak menentu, pihaknya justru sukses mendorong jumlah kepesertaan di sektor informal untuk tumbuh sebesar 69 persen. Angka ini merupakan pertumbuhan terbesar selama sembilan tahun terakhir. 

Selama 2022, dana jaminan sosial pun tumbuh dengan sangat baik dan meningkat 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mampu dicapai meski pembayaran klaim itu naik 15 persen. 

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia dengan memboyong lima penghargaan sekaligus di ajang World Social Security Forum (WSSF). 

Pencapaian yang ditorehkan BPJS Ketenagakerjaan ini tentu tidak lepas dari dukungan para stakeholder atas kolaborasi yang terjadin di 2022. Anggoro berharap sinergi yang baik dapat terus ditingkatkan, sehingga seluruh pekerja Indonesia bisa kerja keras bebas cemas. 

Ciptakan Tenaga Kerja Potensial, Pemprov Sulteng Terapkan Pendidikan Vokasi

Sulawesi Tengah memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, tetapi masih membutuhkan banyak tenaga kerja. Maka dari itu, Pemprov Sulteng mempersiapkan skill, pengetahuan dan kemampuan individu anak-anak di wilayah tersebut.

Salah satu langkah yang diambil oleh Pemprov Sulteng ialah membangun dan memperbanyak sekolah-sekolah vokasi. Salah satunya di SMKN 5 Palu yang sudah menerapkan pendidikan vokasi dengan program studi K3R, Kreya Kreatif Kayu dan Rotan.

Dalam program K3R, mereka semua diajarkan teknik kerja bangku, teknik kerja mesin, teknik ukir, teknik finishing. Selain itu, mereka juga diajarkan hal-hal yang berhubungan dengan bisnis atau wirausaha.

Di dalam ruang kerja K3R banyak hasil proyek seperti vas bunga yang terbuat dari rotan, kursi, jam dinding, suvenir, tempat Al-Quran hingga rak pajangan.

Pekerja Migran Asal NTT Disiksa Majikan di Arab Saudi

Seorang pekerja migran Indonesia asal kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Berlianti Kasih diduga disekap dan disiksa oleh majikannya di Riyadh, Arab Saudi. Menurut keluarga Berlianti, sudah sekitar seminggu diperlakukan keji oleh majikannya.

Kasus penganiayaan dan penyiksaan terhadap pekerja migran Indonesia kembali terjadi, kali ini dirasakan oleh Berlianti Kasih warga Dortangga, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dalam rekaman Vidio call Berianti menceritakan kepada keluarga setiap hari dirinya mendapatkan penyiksaan dari majikan. Orang tua Berianti berharap Pemerintah Indonesia atau pihak terkait bisa membantu memulangkan Berianti ke tanah air.

Pengiriman TKI ke Malaysia Dibuka Lagi Mulai 1 Agustus, Seperti Apa Skemanya?

Pemerintah Indonesia menyetujui permintaan Pemerintah Malaysia untuk kembali mengirimkan Tenga Kerja Indonesia (TKI) ke Negeri Jiran mulai Agustus 2022. Hal tersebut dikarenakan  Malaysia sudah berkomitmen untuk menggunakan sistem rekrutmen yang diinginkan oleh Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziyah mengatakan kedua pihak menyetujui kembali perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam Memorandum of Understanding (MoU).

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia memberhentikan sementara pengiriman TKI ke Malaysia dikarenakan sistem penempatan masih menggunakan beberapa saluran. Hal ini menyulitkan Pemerintah Indonesia untuk memantau dan juga melindungi Pekerja Migran pada saat berangkat ke Malaysia. Kesepakatan One Channel System (OCS) yang sudah disepakati dan juga ditandatangani oleh kedua negara antara Indonesia dan Malaysia pada April 2022 belum terlaksana secara komperhensif.

G20 Apresiasi Insiatif Solusi EWG untuk Pasar Kerja Bagi Difabel

Insiatif dari Employment Working Group G20 yang menawarkan pendekatan pelatihan berbasis komunitas untuk menciptakan peluang kerja di era digital bagi difabel, diapresiasi delegasi negara-negara anggota G20. Membuka peluang kerja seluas-luasnya bagi difabel memang harus dibarengi dengan peningkatan kapabilitas dan kapasitas yang bersangkutan agar mampu meningkatkan kesejahteraannya. 

 

Jokowi: Kawasan Industri Hijau di Kaltara Butuh 100 Ribu Tenaga Kerja

Presiden Joko Widodo memperkirakan kawasan industri hijau di Bulungan, Kalimantan Utara membutuhkan 100 ribu tenaga kerja sebagai penggerak industri. Presiden meminta Menteri Tenaga Kerja menyiapkan SDM untuk memenuhi kebutuhan ini. 

Sisnaker dan BPJS-TK akan Integrasi untuk Program JKP

Kementerian Ketenagakerjaan akan mengintegrasikan Sistem Ketenagakerjaan (Sisnaker) dengan BPJS Ketenagakerjaan. Integrasi tersebut untuk menjalankan progam Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Program Restorasi Terumbu Karang Serap Pekerja Terdampak Pandemi

Sebanyak sepuluh ribu lebih pekerja di sektor pariwisata Bali, khususnya yang terdampak pandemi covid-19 mendapat pekerjaan alternatif. Mereka terserap di program Indonesia Coral Reef Garden (ICRG). Ini merupakan program restorasi terumbu karang, pembuatan taman karang hias seluas 50 hektare di laut Bali yang terbesar di dunia.

Menjemput yang Pulang (3)

Dalam empat tahun terakhir, ratusan pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur dipulangkan dalam peti jenazah. Kegetiran bukan hanya dirasakan oleh keluarganya, tapi juga dirasakan oleh relawan penjemput jenazah atau biasa disebut dengan tim pelayanan kargo.

Menjemput yang Pulang (2)

Dalam empat tahun terakhir, ratusan pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur dipulangkan dalam peti jenazah. Kegetiran bukan hanya dirasakan oleh keluarganya, tapi juga dirasakan oleh relawan penjemput jenazah atau biasa disebut dengan tim pelayanan kargo.

Menjemput yang Pulang (1)

Dalam empat tahun terakhir, ratusan pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur dipulangkan dalam peti jenazah. Kegetiran bukan hanya dirasakan oleh keluarganya, tapi juga dirasakan oleh relawan penjemput jenazah atau biasa disebut dengan tim pelayanan kargo.