Streaming 
Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani
Berapa Gaji Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri? Ini Rinciannya
Gervin Nathaniel Purba • 10 November 2026 19:26
Jakarta: Bekerja di luar negeri menjadi salah satu pilihan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan penghasilan lebih tinggi. Sejumlah negara tujuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menawarkan upah yang berbeda-beda, bergantung pada sektor pekerjaan, keterampilan, hingga jam kerja.
Besaran gaji pekerja migran juga dipengaruhi kebijakan upah minimum yang berlaku di masing-masing negara. Beberapa negara menetapkan upah minimum bulanan, sementara negara lainnya menggunakan sistem upah per jam.
Selain itu, perbedaan sektor pekerjaan, pengalaman, serta ketentuan kontrak kerja turut memengaruhi besaran penghasilan yang diterima pekerja migran. Dengan demikian, upah minimum tidak selalu mencerminkan total gaji yang diperoleh setiap pekerja.
Berikut rincian standar upah minimum di lima negara yang menjadi tujuan PMI.
1. Australia
Gaji Pekerja Migran Indonesia di Australia bervariasi, bergantung pada sektor dan jenis pekerjaan yang dijalani. Melansir laman Australia Fair Work Ombudsman, pemerintah Australia menaikkan upah minimum nasional per 1 Juli 2026.
Upah minimum nasional ditetapkan sebesar 26,44 dolar Australia per jam atau 1.004,90 dolar Australia per minggu untuk pekerja penuh waktu dengan durasi kerja 38 jam per minggu. Jumlah tersebut setara dengan sekitar Rp54,3 juta per bulan.
Upah minimum nasional ditetapkan sebesar 26,44 dolar Australia per jam atau 1.004,90 dolar Australia per minggu untuk pekerja penuh waktu dengan durasi kerja 38 jam per minggu. Jumlah tersebut setara dengan sekitar Rp54,3 juta per bulan.
Sementara itu, pekerja kasual yang memenuhi ketentuan upah minimum nasional berhak mendapatkan sedikitnya AUD33,05 per jam, termasuk tambahan upah kasual sebesar 25 persen.
Besaran upah tersebut merupakan standar minimum sebelum pajak. Pekerja yang berada di sektor tertentu juga dapat mengikuti ketentuan upah berdasarkan award atau perjanjian kerja yang berlaku.
Besaran upah tersebut merupakan standar minimum sebelum pajak. Pekerja yang berada di sektor tertentu juga dapat mengikuti ketentuan upah berdasarkan award atau perjanjian kerja yang berlaku.
2. Korea Selatan
Korea Selatan memiliki jalur resmi penempatan pekerja migran melalui skema Government to Government (G2G), yakni Employment Permit System (EPS). Program ini dapat diikuti calon pekerja Indonesia melalui proses seleksi, termasuk ujian kemampuan bahasa Korea EPS-TOPIK.
Melansir SISKOP2MI, upah minimum Korea Selatan pada 2026 ditetapkan sebesar 10.320 won per jam, naik 2,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dengan asumsi jam kerja 209 jam per bulan, pekerja berhak mendapatkan upah minimum sebesar 2.156.880 won per bulan atau sekitar Rp28,9 juta.
Besaran tersebut merupakan upah minimum sebelum pajak dan potongan lainnya. Pekerja juga berpeluang memperoleh penghasilan tambahan apabila mendapatkan jam kerja lembur sesuai ketentuan yang berlaku.
Melansir SISKOP2MI, upah minimum Korea Selatan pada 2026 ditetapkan sebesar 10.320 won per jam, naik 2,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dengan asumsi jam kerja 209 jam per bulan, pekerja berhak mendapatkan upah minimum sebesar 2.156.880 won per bulan atau sekitar Rp28,9 juta.
Besaran tersebut merupakan upah minimum sebelum pajak dan potongan lainnya. Pekerja juga berpeluang memperoleh penghasilan tambahan apabila mendapatkan jam kerja lembur sesuai ketentuan yang berlaku.
Ilustrasi. Dok: Metrotvnews.com
3. Taiwan
Taiwan menjadi salah satu negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia, khususnya pada sektor manufaktur dan pekerjaan rumah tangga.
Pada 2026, pemerintah Taiwan menetapkan upah minimum bulanan sebesar 29.500 dolar Taiwan. Sementara itu, upah minimum per jam ditetapkan sebesar 196 dolar Taiwan atau setara dengan sekitar Rp16,3 juta per bulan dan Rp108 ribu per jam.
Besaran tersebut berlaku mulai 1 Januari 2026. Pekerja yang mendapatkan jam kerja tambahan berpeluang memperoleh penghasilan lebih tinggi melalui pembayaran lembur sesuai ketentuan ketenagakerjaan.
Namun, besaran upah yang diterima pekerja dapat berbeda bergantung pada sektor pekerjaan dan ketentuan kontrak kerja.
Pada 2026, pemerintah Taiwan menetapkan upah minimum bulanan sebesar 29.500 dolar Taiwan. Sementara itu, upah minimum per jam ditetapkan sebesar 196 dolar Taiwan atau setara dengan sekitar Rp16,3 juta per bulan dan Rp108 ribu per jam.
Besaran tersebut berlaku mulai 1 Januari 2026. Pekerja yang mendapatkan jam kerja tambahan berpeluang memperoleh penghasilan lebih tinggi melalui pembayaran lembur sesuai ketentuan ketenagakerjaan.
Namun, besaran upah yang diterima pekerja dapat berbeda bergantung pada sektor pekerjaan dan ketentuan kontrak kerja.
4. Jepang
Jepang juga menjadi salah satu negara tujuan Pekerja Migran Indonesia melalui sejumlah skema penempatan tenaga kerja, termasuk program Specified Skilled Worker (SSW) atau Tokutei Ginou.Berbeda dengan negara yang menetapkan upah minimum bulanan secara nasional, Jepang menerapkan standar upah minimum berdasarkan wilayah atau prefektur.
Mengacu pada data Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang, upah minimum tertimbang nasional pada 2026 mencapai 1.177 yen per jam atau sekitar Rp135 ribu.
Besaran upah minimum berbeda di setiap prefektur. Sebagai contoh, Tokyo menetapkan upah minimum sebesar 1.280 yen per jam atau sekitar Rp147 ribu, sedangkan sejumlah prefektur lainnya memiliki standar yang lebih rendah.
Dengan demikian, besaran penghasilan pekerja migran di Jepang bergantung pada lokasi kerja, jumlah jam kerja, serta jenis pekerjaan yang dijalani.
5. Singapura
Singapura memiliki sistem pengupahan yang berbeda dibandingkan sejumlah negara tujuan PMI lainnya. Negara ini tidak menetapkan upah minimum nasional yang berlaku untuk seluruh pekerja.
Sebagai gantinya, Singapura menerapkan Progressive Wage Model (PWM) untuk sektor dan jenis pekerjaan tertentu, seperti kebersihan, keamanan, ritel, layanan makanan, serta pengelolaan limbah.
Namun, perlu diketahui PWM berlaku bagi pekerja warga negara Singapura dan permanent resident, bukan secara langsung bagi pekerja migran pemegang izin kerja asing. Untuk pekerja migran, besaran gaji umumnya mengikuti kesepakatan kontrak kerja dan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku sesuai jenis izin kerja serta sektor pekerjaan.
Sebagai gantinya, Singapura menerapkan Progressive Wage Model (PWM) untuk sektor dan jenis pekerjaan tertentu, seperti kebersihan, keamanan, ritel, layanan makanan, serta pengelolaan limbah.
Namun, perlu diketahui PWM berlaku bagi pekerja warga negara Singapura dan permanent resident, bukan secara langsung bagi pekerja migran pemegang izin kerja asing. Untuk pekerja migran, besaran gaji umumnya mengikuti kesepakatan kontrak kerja dan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku sesuai jenis izin kerja serta sektor pekerjaan.
Karena itu, calon pekerja migran perlu memperhatikan rincian gaji, jam kerja, fasilitas, serta potongan yang tercantum dalam perjanjian kerja sebelum berangkat.
Cara mencari lowongan kerja resmi di luar negeri
Masyarakat yang berminat bekerja di luar negeri diimbau mencari informasi dan mendaftar melalui kanal resmi pemerintah. Langkah ini penting untuk memastikan legalitas lowongan sekaligus menghindari penipuan berkedok perekrutan pekerja migran.
Melansir Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani mengimbau masyarakat memanfaatkan Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) untuk mencari informasi peluang kerja di luar negeri.
Melalui situs SISKOP2MI, calon pekerja migran dapat melihat informasi lowongan, persyaratan pekerjaan, negara tujuan penempatan, hingga mengikuti proses pendaftaran dan seleksi.
Masyarakat juga dapat memeriksa legalitas perusahaan penempatan dan lowongan kerja melalui kanal resmi pemerintah sebelum menyerahkan dokumen pribadi atau mengikuti proses perekrutan.
Melansir Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani mengimbau masyarakat memanfaatkan Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) untuk mencari informasi peluang kerja di luar negeri.
Melalui situs SISKOP2MI, calon pekerja migran dapat melihat informasi lowongan, persyaratan pekerjaan, negara tujuan penempatan, hingga mengikuti proses pendaftaran dan seleksi.
Masyarakat juga dapat memeriksa legalitas perusahaan penempatan dan lowongan kerja melalui kanal resmi pemerintah sebelum menyerahkan dokumen pribadi atau mengikuti proses perekrutan.
Jangan hanya melihat besaran gaji pokok
Selain mempertimbangkan besaran gaji, calon pekerja migran perlu memperhatikan komponen lain dalam kontrak kerja sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.
Hal yang perlu diperiksa meliputi jam kerja, ketentuan lembur, fasilitas tempat tinggal, tunjangan makan, asuransi, hingga potongan gaji yang mungkin diberlakukan.
Dengan memahami seluruh ketentuan tersebut, calon pekerja migran dapat mempertimbangkan peluang kerja secara lebih matang dan memastikan hak-haknya terlindungi selama bekerja di luar negeri. (Selsha Septifanie Gunawan)
Hal yang perlu diperiksa meliputi jam kerja, ketentuan lembur, fasilitas tempat tinggal, tunjangan makan, asuransi, hingga potongan gaji yang mungkin diberlakukan.
Dengan memahami seluruh ketentuan tersebut, calon pekerja migran dapat mempertimbangkan peluang kerja secara lebih matang dan memastikan hak-haknya terlindungi selama bekerja di luar negeri. (Selsha Septifanie Gunawan)