Puan soal Akademisi Kritik Pemerintah: Mereka Menyuarakan Aspirasi Rakyat

Ketua DPR RI, Puan Maharani mendukung sikap kritis akademisi kampus yang mulai bergerak menyerukan penyelamatan demokrasi jelang pemilu. Hal itu disampaikan Puan usai memimpin rapat paripurna penutupan masa sidang di Komplek DPR MPR Selasa, 6 Januari 2024, siang.  

"Itu merupakan aspirasi bagaimana mereka menyuarakan agar Indonesia ini bisa tetap menjadi Indonesia yang menjaga persatuan kesatuan menjaga aturan-aturan perundangan," jelas Puan.

Puan menilai sikap kampus yang beramai-ramai mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi, merupakan sebuah aspirasi agar Indonesia tetap di koridor konstitusi. Puan lantas membiarkan masyarakat untuk menilai dan menyuarakan aspirasinya.

"Pesta demokrasi adalah pestanya rakyat, yang mana biarkan rakyat yang menilai, biarkan rakyat yang memilih pemimpin yang akan datang," ungkapnya.

Puan juga memastikan DPR selalu mendorong dan mendukung pemilu harus berjalan dengan jujur dan adil. 

"DPR akan selalu mendorong bahwa Pemilu ini harus berjalan dengan jujur, adil, seluruh aparat netral," ujar Puan.

Sebelumnya gelombang kritik untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) datang dari sivitas akademika berbagai kampuas. Aksi ini dimulai pembacaan petisi Bulaksumur oleh para guru besar Universitas Gajah Mada (UGM). 

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi  dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar Universitas Gadjah Mada," kata Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Koentjoro, di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu, 31 Januari 2024.

Sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta turut mendesak Presiden Jokowi menghentikan tindakan melawan hukum. Di antaranya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam Pilpres 2024.

"Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden RI, Joko Widodo." kata Rektor UII Prof. Fathul Wahid, Kamis, 1 Februari 2024.

Pernyataan sivitas akademika UII diberi tema Indonesia Darurat Kenegarawanan. Dalam penilaian UII, jelang pemilihan umum kekuasaan secara terang-terangan digunakan untuk mendukung kepentingan politik kubu tertentu, dengan mengerahkan sumber daya negara.

Kemudian, sejumlah Guru Besar Universitas Indonesia (UI) mengungkapkan kegelisahannya menyikapi situasi bangsa saat ini. Mereka prihatin tatanan hukum dan demokrasi hancur pada tahun pemilu.

"Kami resah dan sekaligus geram atas sikap tindak para pejabat, elit politik, dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi menumpuk. Kekuasaan membiarkan negara tanpa kelola dan digerus korupsi yang memuncak jelang pemilu," ujar Guru Besar UI Prof Harkristuti Harkrisnowo, Jumat, 2 Februari 2024.