Pemerintah Godok Kewenangan Dewan Aglomerasi

Pemerintah tengah menggodok substansi kewenangan dari Dewan Aglomerasi untuk memastikan perencanaan pembangunan di Jakarta dan sekitarnya. Utamanya untuk pencegahan bencana seperti banjir yang melanda wilayah Jabodetabek hingga Cianjur. 

"Inilah signifikansinya keberadaan Dewan Aglomerasi. Jadi Dewan Aglomerasi ini kan tugasnya nanti untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah aglomerasi Jakarta sekitarnya berjalan dengan baik. Utamanya adalah mencegah bencana," kata Wakil Menteri Dalam Neger Bima Arya dikutip dari Primetime News, Metro TV, Kamis, 6 Maret 2025.

"Kemendagri akan mengkoordinasikan ini terkait dengan perumusan substansi dari kewenangan dewan aglomerasi jadi penting di situ dulu kami ada forum Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) yang akan direvitalisasi supaya lebih bergigi. Karena kalau enggak berulang terus," tambahnya.
 

Baca: Pemprov Jakarta Kebut Pembebasan Lahan di Sekitar Sungai Ciliwung

Adapun Wali Kota Bekasi Tri Adhianto akan duduk bersama Pemprov DKJ untuk duduk bersama membahas persoalan banjir di wilayah setempat. Hal ini merespon rencana Gubernur DKJ Pramono Anung untuk mengumpulkan kepala daerah di wilayah sekitar Jakarta untuk membahas penanganan banjir.

Tri mengatakan, sampai dengan saat ini hal tersebut memang belum terealisasi karena sejumlah alasan. "Ya kemarin kita kan habis melaksanakan tugas dari Kementerian Dalam Negeri, retret. Hari Sabtu baru selesai, kemudian Senin sudah banjir," katanya di Bekasi, Rabu, 5 Maret 2025.

Dia menyampaikan, kegiatan tersebut dapat dilakukan setelah proses penanganan banjir Bekasi selesai dilakukan.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat setelah kegiatan recovery ini Mas Pram tentu punya banyak waktu untuk kemudian mengundang kita," ujarnya.