BP Tapera dan Kemenpera Gelar Akad Massal 50 ribu KPR Subsidi

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemenpera) menggelar akad massal dan serah terima kunci 50.030 unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pada Sabtu, 20 Desember 2025. Acara ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Gelaran akad massal ini menjadi yang berskala nasional terbesar sepanjang sejarah program rumah subsidi di Indonesia. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto secara simbolis di perumahan Pondok Banten Indah (PBI), Serang, Banten.

Melibatkan puluhan bank dan ribuan pengembang

Acara ini diselenggarakan secara hybrid dan melibatkan puluhan bank penyalur di 33 provinsi. Lokasi utama acara simbolis tingkat nasional brelangsung di Perumahan Pondok Banten Indah (PBI) Serang, Banten. Sebanyak 300 unit rumah subsidi yang diakadkan dengan 11 bank penyalur.

Secara online, lebih dari 49 ribu unit rumah subsidi diakadkan, tersebar di 110 titik kabupaten/kota dengan melibatkan 39 bank penyalur dan didukung ribuan pengembang perumahan nasional. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari program serupa pada September 2025 lalu, di mana lebih dari 26 ribu unit rumah subsidi telah diakadkan dan diserahterimakan kuncinya.

Presiden meninjau langsung 

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan tiba sekitar pukul 09.30 WIB, didampingi oleh Menteri Kemenpera Maruarar Sirait, Komisioner BP Tapera, dan pejabat penting lainnya. Setelah tiba, Presiden akan meninjau langsung unit-unit rumah di PBI yang terletak sekitar 50 meter dari lokasi akad massal.

Presiden Prabowo juga dijadwalkan menyerahkan kunci secara simbolis kepada perwakilan 10 MBR dari beragam profesi, termasuk guru, TNI, buruh, nelayan, pedagang, pengemudi ojek online, hingga penyandang disabilitas. Selain itu, Presiden akan melakukan dialog nasional dengan peserta akad yang melibatkan perwakilan dari luar pulau seperti Papua, NTB, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatra Utara.
 

Kebijakan subsidi dan tren penyaluran

Pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan untuk melindungi MBR dan meningkatkan target nasional rumah subsidi dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit per tahun. Kebijakan ini meliputi kewajiban rumah subsidi sudah selesai dibangun sebelum akad dilakukan, yang memberikan kepastian fisik atas rumah yang dibeli.

Selain itu, pemerintah juga menghapus biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bangunan Gedung (PBG) bagi peserta rumah subsidi. Subsidi uang muka sebesar Rp4 juta disediakan, dan suku bunga KPR ditetapkan flat 5 persen hingga lunas. Hingga 19 Desember 2025, penyaluran pembiayaan perumahan FLPP telah mencapai lebih dari 263 ribu unit dengan nilai Rp32,67 triliun, angka tertinggi sepanjang sejarah FLPP sejak tahun 2010.

(Aulia Rahmani Hanifa)