Pemerintah Perlu Perhatikan Masyarakat Kelas Menengah

Kelas menengah saat ini mendapatkan tekanan dari kedua sisi yakni dari sisi pendapatan yang melambat dan biaya hidup yang kian tinggi. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat kelas menengah pun menjadi berkurang. Pemerintah harus bisa memperhatikan masyarakat kelas menengah dari penguatan pendapatan, khususnya bagi para pekerja formal.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abdul Manap Pulungan mengungkapkan bahwa konsumsi kelas menengah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hingga 54%. "Sekitar 54% pertumbuhan ekonomi kita dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga. Sejak pandemi Covid-19 itu memang situasinya belum membaik, dan dapat dikatakan saat ini menjadi sangat sulit," kata Abdul dalam tayangan Metro Pagi Primetime, Metro TV, Kamis, 20 Juni 2024.

Menurut Abdul Manap, pengetatan perlu dilakukan dari dua sisi yakni di sisi moneter maupun fiskal. Sebab, terdapat kenaikan PPN dari 10% ke 11% pada April 2022. Di saat yang sama, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan. Sehingga, kelas menengah ditekan dari dua sisi. 

Abdul Manap menambahkan, perkembangan tabungan juga perlu diperhatikan. Pasalnya, pertumbuhan tabungan kelas menengah mengalami penurunan.

"Yang perlu diperhatikan juga dari sisi perkembangan tabungan, jadi kalau kita lihat dari data Low Pass Filter (LPF) data terakhir itu di April, memang pertumbuhan dari tabungan kelas menengah ini menurun hanya 2,96% lebih rendah dibandingkan kelompok lainnya. Padahal, untuk yang kelas bawah saja yang nominal tabungannya 100 juta ke bawah itu masih tumbuh 4,77% terutama karena topangan dari dana bansos dari pemerintah. Jadi ini memang harus menjadi perhatian pemerintah karena kelas menengah inilah yang diharapkan menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang menurun daya belinya seperti itu," jelas Abdul Manap.

Peneliti INDEF itu juga menyoroti dampak menurunnya daya beli kelas menengah. Daya beli yang menurun ini yang akan berdampak pada arah ekonomi ke depan.

"Kelas menengah itu paling dominan, karena kelas menengah inilah kelas yang akan menentukan bagaimana arah ekonomi ke depan. Mereka memiliki kekuatan di konsumsinya, akan tetapi kalau dari analisis milik INDEF ternyata di Indonesia itu paling banyak adalah yang middle ke bawah di mana middle ke bawah ini akan sangat rentan keluar dari kelompok kelas menengah ketika terjadi syok, khususnya dari harga kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok, ketika mereka keluar dari kelompok ini, maka mereka akan sulit kembali ke kelas menengah ini. Pengeluarannya adalah Rp2 juta sampai Rp3 juta per bulan. Kelompok ini juga paling banyak di Indonesia," tuturnya.

Kelas Menengah Jangan Banyak Dibebani Dulu

Abdul Manap berpendapat bahwa kelas menengah tidak perlu banyak dibebani oleh kebijakan-kebijakan baru yang membebani ekonomi mereka. Kebijakan-kebijakan itu di antaranya PPN dan Tapera.

"Kalau bisa jangan diganggu-ganggu dulu kelas menengah, karena terlalu banyak situasi yang membani kelas menengah ini, mulai dari Tapera terus nanti PPN. PPN itu akan melindungi pemerintah lewat instrumen-instrumen atau insentif fiskal. Sementara kelas atas itu dikasih yang cukup tinggi misalnya instansi pembelian ini pembelian barang mewah tapi kelas menengah dibiarkan," ungkapnya.

Dia juga menambahkan, ekonomi kelas menengah yang stabil akan mendukung visi Indonesia Emas 2045. "Saya khawatir kan kita ini ingin tumbuh menjadi negara maju di 2045, kalau tidak ada fondasi kekuatan di kelas menengah ini akan sulit untuk memanfaatkan bonus demografi. Kita harus membuat peran dari kelas menengah agar mereka juga tidak akan turun ke kelas bawah atau ke garis kemiskinan," ucap Abdul.

Abdul menyebut ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk memulihkan ekonomi kelas menengah. Pertama, menekan harga bahan pangan agar tak terus naik. Kedua, mendukung pemerintah dalam menstabilkan harga. Ketiga, jangan memberikan tambahan beban ekonomi untuk kelas menengah.