Gibran Tetap Berkantor di Tengah Isu Mundur dan Wacana Pemakzulan

Di tengah bergulirnya isu rencana pengunduran diri serta wacana pemakzulan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap menjalankan aktivitas dinas di Istana Wakil Presiden, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 11 November 2026.

Dikutip dalam tayangan Prioritas Indonesia Metro TV, Rabu, 11 November 2026, Gibran tiba di kantor sekitar pukul 11.00 WIB dan menerima sejumlah tamu. Kendati demikian, pihak Istana Wapres belum merilis rincian daftar tamu maupun agenda resmi yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Hormati Dinamika dan Tempuh Jalur Hukum

Menanggapi gejolak publik serta dinamika politik di DPR RI terkait polemik keabsahan dokumen pendidikannya, Gibran menyatakan menghormati kritik dan aspirasi yang berkembang. Meski demikian, ia menegaskan akan terus berjuang (fight) menguji keabsahan dokumennya melalui jalur hukum, baik di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi adanya pertemuan selama 2,5 jam antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran. Dalam pertemuan tersebut, Gibran memang menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri. Namun, niat itu belum bersifat resmi lantaran belum ada surat pengunduran diri yang diajukan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Gibran juga meminta ruang untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya terlebih dahulu.

Petisi Hak Menyatakan Pendapat di Senayan

Pada saat yang sama, wacana pemakzulan menguat di Kompleks Parlemen Senayan. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani petisi usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dan menyerahkannya kepada pimpinan DPR.

Usulan HMP tersebut masih harus melalui serangkaian mekanisme konstitusional, antara lain:

1. Rapat Paripurna DPR: Pengambilan keputusan terkait usulan HMP wajib dihadiri minimal dua pertiga dari total anggota DPR dan disetujui paling sedikit dua pertiga dari anggota yang hadir.
2. Pemeriksaan Mahkamah Konstitusi (MK): Apabila disetujui di DPR, usulan tersebut diteruskan ke MK untuk diperiksa dan diputus dalam kurun waktu maksimal 90 hari.
3. Sidang Paripurna MPR: Jika MK menyatakan ada pelanggaran, DPR kembali menggelar sidang paripurna sebelum meneruskannya ke MPR untuk memutuskan pemberhentian atau penolakan pemakzulan.

Kelanjutan dinamika politik ini kini menanti kejelasan langkah Gibran selanjutnya, sekaligus hasil pembahasan usulan HMP dalam agenda Sidang Paripurna DPR.