Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Fadli Ramadhanil, membeberkan konsekuensi ketatanegaraan yang akan dihadapi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jika usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) lolos di parlemen. Fadli menegaskan, Gibran tidak akan memiliki celah upaya hukum apa pun apabila Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan HMP tersebut.
Menurut Fadli, merujuk pada konstitusi, tahapan pemakzulan melibatkan tiga institusi utama: DPR, MK, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Jika DPR secara resmi menyepakati bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, dokumen HMP tersebut akan langsung diuji di MK.
"Sesuai dengan ketentuan Pasal 24C UUD 1945, kewenangan MK adalah memutus pendapat DPR yang menyatakan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat. Putusan MK dalam ranah ini bersifat final and binding. Artinya, tidak ada upaya hukum apa pun yang bisa dilakukan oleh Saudara Gibran untuk melawannya," jelas Fadli, dikutip dari Breaking News Metro TV, Rabu 11 November 2026.
Lebih lanjut, Fadli menguraikan alur nasib sang wakil presiden setelah palu MK diketuk. Apabila MK memvalidasi pendapat DPR bahwa Gibran melanggar Pasal 7B UUD 1945 akibat tidak memenuhi syarat minimal pendidikan SMA, maka putusan final tersebut akan dikembalikan ke DPR untuk dibawa menuju Sidang Paripurna MPR.
Di tingkat MPR, eksekusi pemberhentian wakil presiden membutuhkan perhitungan kuorum yang sangat ketat. Sidang Paripurna MPR baru sah dibuka apabila dihadiri oleh minimal tiga perempat (3/4) dari total 732 anggota MPR (gabungan DPR dan DPD), atau setara dengan 549 anggota.
"Setelah sidang berhasil dibuka dengan 549 orang, keputusan untuk memberhentikan Gibran di tengah masa jabatannya harus disetujui oleh minimal dua pertiga (2/3) dari anggota yang hadir. Artinya, dibutuhkan minimal 366 suara anggota MPR untuk meresmikan pemberhentian tersebut," urai Fadli.
Mengenai dinamika yang saat ini masih bergulir pada tahap awal di DPR RI, Fadli memproyeksikan jalan HMP menuju MK akan terbilang mulus. Untuk mengesahkan HMP di tingkat DPR, dibutuhkan persetujuan dari 2/3 anggota dewan, atau sekitar 387 dari total 580 legislator.
"Melihat cerminan usulan yang sudah disampaikan secara terbuka oleh lebih dari 100 anggota dari delapan fraksi, saya membaca bahwa pemenuhan kuota minimal 387 anggota DPR di Rapat Paripurna tidak akan terlalu sulit untuk dicapai," pungkasnya.
Streaming