28 October 2026 19:08
Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) membahas penerapan ketentuan kedaluwarsa penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Pembahasan ini dilakukan untuk mengantisipasi perbedaan penafsiran aturan yang berpotensi memengaruhi penanganan perkara pidana.
Direktur D pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum), Dwi Agus, mengatakan Kejagung melakukan mitigasi terhadap potensi persoalan yang dapat muncul dalam penerapan kedua aturan tersebut.
“Sebagai contoh, pada Pasal 1 angka 11 KUHAP, penuntutan didefinisikan sebagai tindakan jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan untuk diperiksa di persidangan. Sementara itu, penjelasan Pasal 132 KUHP memaknainya secara berbeda, yakni penuntutan sudah dimulai sejak proses penyidikan,” ujar Dwi dalam tayangan Headline News Metro TV, Rabu 28 Oktober 2026.
Dwi mengatakan perbedaan tersebut belum menjadi persoalan konkret di lapangan. Namun, Kejagung menilai perlu mengantisipasi risiko agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar dalam proses penegakan hukum.
“Ini belum menjadi masalah konkret di lapangan, tetapi kita memitigasi risiko yang bisa menjadi persoalan besar,” ujar Dwi Agus.
Untuk membahas persoalan tersebut, Kejagung menggelar diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) dengan melibatkan akademisi dan pemangku kepentingan. Sejumlah pihak yang diundang antara lain pakar hukum dari Universitas Indonesia, anggota Komisi III DPR RI, serta akademisi dari Universitas Brawijaya dan Universitas Gadjah Mada.
Diskusi tersebut bertujuan menghimpun pandangan mengenai keadilan substantif serta menentukan titik awal penghitungan dan penghentian masa kedaluwarsa penuntutan.
Selain menyamakan penafsiran, Kejagung juga merencanakan sistem peringatan dini untuk memantau perkara yang mendekati batas kedaluwarsa. Sistem ini akan dikembangkan melalui koordinasi antara jaksa dan penyidik sejak tahap awal penanganan perkara.
Dwi Agus menjelaskan, rencana tersebut mencakup mekanisme pemantauan dengan kategori hijau, kuning, dan merah berdasarkan sisa waktu sebelum masa kedaluwarsa. Kategori hijau digunakan ketika perkara mendekati tiga tahun, kuning ketika mendekati satu tahun, dan merah ketika sisa waktu kurang dari satu tahun sebelum kedaluwarsa.
“Ke depan, akan dibangun harmonisasi untuk menyamakan interpretasi terkait daluwarsa penuntutan. Tentunya akan dibuat semacam matriks checklist dengan beberapa parameter waktu. Misalnya, sisa waktu menjelang tiga tahun masuk kategori hijau, menjelang satu tahun kategori kuning, dan kurang dari satu tahun kategori merah. Hal ini akan menjadi parameter early warning system (sistem peringatan dini) bagi teman-teman penyidik,” kata Dwi.
Kejagung selanjutnya berencana menyelaraskan pemahaman dengan sejumlah lembaga penyidik, termasuk Bareskrim Polri, penyidik penegakan hukum di Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Setelah kesamaan penafsiran tercapai, Kejagung akan menyusun pedoman bagi jaksa di daerah agar penerapan ketentuan kedaluwarsa penuntutan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.
Streaming